Klausul kesejahteraan umum adalah bagian dari konstitusi yang mengatur bahwa badan yang diberdayakan oleh dokumen dapat membuat undang-undang untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat. Di beberapa negara, klausul tersebut telah digunakan sebagai dasar untuk mempromosikan undang-undang kesehatan, keselamatan, moral, dan kesejahteraan rakyat diatur oleh negara.
Klausul semacam itu umumnya diartikan sebagai pemberian kekuasaan negara yang luas untuk mengatur kesejahteraan umum, bebas dari kekuasaan lain yang ditentukan dalam dokumen.
Kepentingan umum adalah istilah yang dapat merujuk kepada beberapa konsep yang berbeda. Dalam arti populer, kesejahteraan umum menggambarkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi semua anggota masyarakat tertentu. Kebaikan bersama ini juga secara luas didefinisikan dalam filsafat, etika, dan ilmu politik.
Kesejahteraan Umum di Amerika Serikat
Konstitusi Amerika Serikat berisi dua referensi untuk “Kesejahteraan Umum,” salah satu yang terjadi dalam Pembukaan dan lainnya dalam Perpajakan dan Belanja. Pembukaan Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa uni didirikan “untuk mempromosikan kesejahteraan umum.” Perpajakan dan Pengeluaran adalah klausul yang memberikan pemerintah federal Amerika Serikat pada kekuatan perpajakan. Namun, Mahkamah Agung AS telah menegakkan bahwa penyebutan klausul dalam pembukaan “tidak pernah dianggap sebagai sumber dari setiap tenaga substantif diberikan kepada Pemerintah Amerika Serikat atau pada salah satu Departemennya.”
Ada interpretasi yang berbeda tentang makna klausul Kesejahteraan Umum. Kontroversi sejarah atas klausul kesejahteraan umum AS muncul dari dua perbedaan pendapat yang berbeda: Yang pertama menyangkut apakah klausul kesejahteraan umum memberikan kekuatan belanja independen atau pembatasan pada kekuatan pajak; perselisihan kedua berkaitan dengan apa sebenarnya yang dimaksud dengan kalimat “kesejahteraan umum.”
Negara bagian Alabama telah memiliki enam konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1865 Alabama mencatat satu tujuan dokumen yang akan menjadi “memajukan kesejahteraan umum,” tapi bahasa ini dihilangkan pada tahun 1.901 Alabama Konstitusi. Demikian pula, Pasal IV dari Konstitusi Massachusetts memberikan kewenangan bagi negara untuk membuat undang-undang “karena mereka akan menilai untuk menjadi untuk kebaikan dan kesejahteraan persemakmuran ini.” Ungkapan yang sebenarnya “kesejahteraan umum” hanya muncul dalam Pasal CXVI, yang memungkinkan penjatuhan hukuman mati untuk “tujuan melindungi kesejahteraan umum warga.”