Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita- cita dan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke-4.

Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja  pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menjalakan seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang tidak diperkenankan dimiliki oleh daerah yaitu kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan, kemanan, peradilan/yustisi, moneter dan fiskal serta urusan agama.

Keenam urusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebagaimana telah kalian ketahui, bahwa pemerintahan daerah itu terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sekaitan urusan yang menjadi kewenangannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah  telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan daerah kedalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan untuk pemerintahan daerah provinsi tentu saja berbeda dengan yang dimiliki oleh  oleh  pemerintahan daerah  kabupaten/kota. Hal  ini  dikarenakan ruang lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi lebih luas dibanmdingkan dengan pemerintahan daerah  kabupaten/kota. Coba  kalian  amati  perbedaan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi

  1. perencanaan dan pengendalian pembangunan.
  2. perencanaan pemanfaatan,dan pengawasan tata ruang;
  3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5. penanganan bidang kesehatan;
  6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
  7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
  8. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
  9. Memfasilitasi pengembangan koperasi,usaha kecil, dan menengah termasuk lintaskabupaten/kota;
  10. pengendalian lingkungan hidup;
  11. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
  12.  pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
  13.  pelayanan administrasi umum pemerintahan
  14.  pelayanan administrasi  penanaman  modal termasuk lintas kabupaten/kota;
  15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya  yang belum dapat dilaksanakan olehkabupaten/kota; dan
  16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

  1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2. perencanaan,pemanfaatan,dan pengawasan tata ruang;
  3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  4. penyediaan sarana  dan  prasarana umum;
  5. penanganan bidang kesehatan;
  6. penyelenggaraan pendidikan;
  7. penanggulangan masalah sosial;
  8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
  9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  10. pengendalian lingkungan hidup;
  11. pelayanan pertanahan;
  12. pelayanan administrasi penanaman modal;
  13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  14. pelayanan kependudukan,dan catatan sipil;
  15. penyelenggaraan pelayanan   dasar lainnya; dan
  16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun yang  menjadi urusan pilihan  pemerintahan daerah baik  provinsi ataupun kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Check Also

How To, Tutorial

How To Get FREE ROBUX?

hey how is it going bras my name is joe, in today’s video i’m going …