BLITAR KAB – Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi PPKM Mikro dengan Gubernur Jawa Timur yang dilakukan secara virtual bertempat di Ruang Transit Kantor Bupati Blitar, Selasa (23/02/2021).
Rakor diikuti oleh tim Satgas Covid-19 dan beberapa Kepala OPD terkait yang membahas tentang perkembangan Covid-19, perkembangan zona merah, oranye, kuning dan hijau untuk RT, perkembangan posko desa, dan perkembangan pelaksanaan dana desa.
Dalam rapat koordinasi secara virtual Plh Bupati Drs. Mujianto melaporkan bahwa selama pelaksanaan PPKM Mikro di Kabupaten Blitar pada minggu pertama mengalami kenaikan hijau yang sangat signifikan mencapai 96 % dan diakhir PPKM Mikro menjadi 97,5 %. Sedangkan minggu kedua mengalami peningkatan kasus yang disebabkan oleh kontak erat terutama yang bergejala. Namun, PPKM Mikro dinilai mampu menekan perkembangan Covid-19.
Terkait kasus kematian mulai PPKM Mikro, Mujianto menyebut mengalami penurunan yang signifikan. Selanjutnya, terkait dengan pendirian Pos Komando (Posko) telah dilakukan oleh seluruh Desa / Kelurahan di Kabupaten Blitar.
“Pendirian posko desa sejumlah 220 sudah terbentuk semua, kemudian 28 Kelurahan sudah terbentuk. Sehingga jumlah keseluruhan ada 248 pendirian posko Desa / Kelurahan,” terangnya.
Selain itu, Mujianto menjelaskan perkembangan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Blitar dari 220 desa telah tersalurkan sejumlah 109 desa dan 9 masih proses di KPPN. Sedangkan 64 mengajukan dan 45 belum mengajukan atau masih proses revisi dan melengkapi persyaratan.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Jawa Timur, Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, S.H., M.H. menyebutkan bahwa pelaksanaan PPKM Mikro masih belum maksimal dan harus ditangani dengan baik. “Selanjutnya kita akan menggerakkan posko satgas penuh dengan tanggung jawab, untuk Kabupaten Blitar bisa ditindaklanjuti,” terangnya.