PEMKAB BLITAR – Bupati Blitar, Rini Syarifah hadir dan membuka Rapat Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Blitar Tahun 2021 di Ruang Kerja Bupati Blitar, Kamis (02/12/2021).
Turut hadir dalam acara ini Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Sosial serta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai narasumber; Wakil Bupati Blitar; Sekretaris Daerah; Ketua Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID); TKSK, koordinator PKH, Koordinator BPNT; serta Forkopimda Lingkungan Kabupaten Blitar.
Dalam sambutannya, Mak Rini menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan isu strategis baik di level internasional, nasioanal dan daerah.
Di level Kabupaten Blitar, target penurunan angka kemiskinan menjadi komitmen Bersama yang ditetapkan dalam dokumen SDGs 2016-2021 dan RPJMD 2021-2026. Hal tersebut masih menjadi PR besar terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang membuat angka kemiskinan Kabupaten Blitar mengalami kenaikan 0,32 point menjadi 9,65%.
“Kita harus mewaspadai fenomena ini dan berupaya bahu-membahu untuk menanggulanginya karena masalah kemiskinan hanya dapat dipecahkan melalui kebijakan yang bersifat konsisten, terpadu dan terencana,” ucap Mak Rini.
Menurut Mak Rini terdapat 3 syarat utama untuk mendukung upaya extraordinary pencapaian target kemiskinan ekstrem yaitu pertumbuhan ekonomi, pengembangan dan pemutakhiran basis data untuk targeting program, serta konvergensi program antar stakeholder. Point yang kedua patut mendapat perhatian kita bersama karena dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya program yang tidak tepat sasaran. Hal ini erat kaitannya dengan validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Tidak menutup kemungkinan terdapat faktor penyebab lain dalam hal ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap agar kita bisa berupaya semaksimal mungkin agar data tersebut dapat diverifikasi dan divalidasi secara berkala sehingga benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Mak Rini.
Sebagai penutup, Mak Rini berharap penanggulangan kemiskinan dapat berjalan sinergis dan optimal. Hal ini hanya dapat terwujud dengan kerja sama antara pemerintah dan keterlibatan stakeholder seperti perusahaan swasta, akademisi, dan komunitas masyarakat.