Tag Archives: amazingblitar

Menekan Sekecil-kecilnya Praktik Politik Uang, Bawaslu Kabupaten Blitar Gelar Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang

BLITARKAB. Menuju tahapan masa tenang pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Blitar menggelar Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang di Alon-alon Kanigoro yang diikuti oleh ribuan peserta apel dari pengawas Kabupaten, Kecamatan hingga Desa , Jum’at (12/04/2019). Kesiapan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang ditandai pelepasan balon oleh Bupati Blitar H. Rijanto.

Hadir dalam apel tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kapolres Blitar, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kabupaten Blitar.


Kesiapan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang ditandai pelepasan balon oleh Bupati Blitar H. Rijanto.


Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahudin mengatakan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang merupakan salah satu ikhtiar Bawaslu Kabupaten Blitar untuk menekan sekecil-kecilnya terjadinya praktik politik uang.

“Kita ketahui laporan dari masyarakat bahwa peserta pemilu tidak lepas dari yang namanya biaya politik dan money politik, untuk itu hari ini kami menyiagakan seluruh pengawas TPS kami berjumlah 4.753 untuk mengawal praktik politik uang di masa hari tenang itu. Mulai tanggal 14-16 april, mereka akan berpatroli masuk kampung untuk melakukan edukasi dan pecegahan agar tidak terjadi yang namanya politik uang itu,” tuturnya.

Menurut data Bawaslu Kabupaten Blitar pengawas TPS berjumlah 4.753. Bawaslu sudah memberikan pembekalan, bimtek maupun pelatihan kepada TPS sehingga sudah siap melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pencegahan dan penindakan ketika nanti terjadi politik uang.

“Diketahui potensi kecurangan sangat besar sekali, mereka tidak akan lepas dari yang namanya politik uang, tapi kami ingin menegaskan untuk menolak dan melawan yang namanya politik uang tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu Bupati Blitar H. Rijanto mengatakan hasil yang terbaik dari pemilu 2019, termasuk menghindari money politik sehingga jika politik uang masih ada kualitas pemilu kurang bagus. Apalagi yang namanya pemilu biaya triliunan. Jika hanya dirusak dengan politik uang  itu sayang sekali.

“Pemilu 2019 ini merupakan sarana untuk membentuk negara yang semakin berkualitas demokrasinya, dengan harapan demokrasi yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang sangat bermanfaat untuk rakyat.  Oleh karena itu  diawali dengan pemilu, tentunya kita hindari kesalahan-kesalahan sekecil-kecilnya termasuk menghindari politik uang,” kata orang nomor satu di Kabupaten Blitar. (EM-DISKOMINFO)

Ketua KPU Kab Blitar: Masyarakat Kabupaten Blitar Harus Menggunakan Hak Pilih Sebaik-baiknya

BLITARKAB. KPU Kabupaten Blitar menggelar sosialisasi akbar kembali melalui konser musik damai yang bertemakan pemilih berdaulat negara kuat di lapangan Kademangan Blitar, Sabtu (16/03/2019). Acara tersebut merupakan Program KPU RI yang harus dilakukan oleh KPU Blitar dengan tujuan untuk masyarakat agar lebih tahu bahwa nanti pada hari rabu 17 april 2019 ada pemilu Pilpres dan Pileg.

Sebelumnya KPU juga menggelar sosialisasi pemilu damai dengan Bintang tamu cak percil di Alon-alon Pemda Kabupaten Blitar. Untuk kali ini menghadirkan Bintang tamu Tasya Rosmala yang dimeriahkan oleh OM Java. Konser musik damai tersebut dibuka oleh ketua KPU Kabupaten Blitar Imron Nafifah, SP, MAP juga dihadiri Forkopimda Kabupaten Blitar,  Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Dicky Cobandono, S.Sos., M.Si, OPD terkait yang tergabung dalam tim fasilitasi untuk kelancaran pemilu 2019, Ketua Bawaslu, Ketua Partai Politik se Kabupaten Blitar, PPK, PPL dari kecamatan Kademangan.

Ribuan penonton memadati lapangan Kademangan, tidak hanya dari masyarakat sekitar akan tetapi dari berbagai wilayah Blitar Raya lainnya baik dari kalangan anak muda sampai orang tua. Pemencetan tombol yang dilakaukan bersama-sama dengan Forkopimda terkait, kepala Bakesbangpol, Ketua KPU dan beberapa perwakilan partai politik menandakan dimulainya konser musik damai tersebut.

KPU Kabupaten Blitar Imron Nafifah, SP, MAP dalam sambutannya mengatakan dengan diadakan gelar pemilu damai tersebut agar partisipasi masyarakat di Kabupaten Blitar nanti akan meningkat dengan capaian target KPU RI adalah 77,5%.

Diketahui  surat suara untuk pemilu 2019 nanti akan ada lima surat suara yakni yang pertama pemilih Presiden dan Wakil Presiden dengan surat suara warna abu-abu, pemilih DPR RI surat suara warna kuning, pemilih DPD surat suara warna merah, DPRD Provinsi surat suara warna biru dan warna hijau untuk DPRD Kabupaten.

“KPU memastikan dalam masyarakat ini sudah terdaftar di dalam daftar pemilih, kemudian agar masyarakat bisa mengenali lima surat suara pemilu 2019 tersebut. Setelah masyarakat mengenali surat suaranya diharapkan mengenali calon-calonnya, baru nanti menggunakan hak pilihnya siapa yang akan di coblos pemilih itu sendiri,” tutur Imron Nafifah.

Nafifah mengungkapkan perkembangan untuk masyarakat Kabupaten Blitar cukup antusias setiap kegiatan yang diadakan oleh KPU maupun oleh Pemda Kabupaten Blitar yaitu dari tim fasilitasi. Sehingga dari antusias tersebut  KPU  optimis bahwa nanti partisipasi masyarakat akan meningkat.

“Partai politik juga sudah mau pro aktif dalam sosialisasi yang diadakan oleh KPU karena ini sosialisasi untuk pendidikan hak pilih agar pemilih di Kabupaten Blitar ini mau menggunakan hak pilihnya dan menjadi pemilih yang cerdas,” tambahnya.

Diakhir sambutannya ia mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Blitar untuk menggunakan hak pilih sebaik-baiknya karena dengan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar ini menggunakan hak pilihnya maka masyarakat ini berdaulat maka Negara Indonesia ini akan menjadi kuat dan tentunya untuk pemerintahan di Kabupaten Blitar.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Dicky Cobandono, S.Sos., M.Si, sangat mengapresiasi kegiatan pemilu damai penyelenggara plieg dan pilpres, dalam hal ini KPU Bawaslu dan bersama-sama dengan masyarakat.

Dicky Cobandono berharap semua masyarakat juga pemerintah dan penyelenggara baik KPU dan Bawaslu serta stakeholder bersama-sama mensukseskan Pileg dan Pilpres nanti yang aman dan lancar sesuai UU yang berlaku.

Selanjutnya, KPU akan menggelar Pemilu Run yaitu pada tanggal 7 april 2019 bertempat di Taman Idaman Hati (RTH) Wlingi Blitar, kegiatan tersebut akan dilaksanakan serentak se Indonesia. (EM-DISKOMINFO)

Kabupaten Blitar Bersiap Menerima Kunjungan dari Duta Besar Timur Tengah Bulan Maret Depan

Suasana rapat koordinasi di ruang rapat Candi Simping lantai II

BLITARKAB-Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Blitar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan kunjungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) Dirjen Aspasaf (Asia Pasifik dan Afrika) bersama Duta Besar negara Timur Tengah ke Kabupaten Blitar di ruang rapat (Candi Simping) lantai II Kantor Bupati Blitar di Kanigoro pada hari Senin (25/02/2019).

Rapat Koordinasi untuk persiapan kunjungan Duta Besar ini dihadiri oleh OPD Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait, juga menggandeng instansi vertikal, unsur kepolisian serta Asosiasi Coklat dan pengelola destinasi wisata di Kabupaten Blitar.

Asisten Administrasi Umum Mahadhin CU mengatakan bahwa kegiatan ini adalah tindak lanjut dari acara Inagurasi Potensi, Wisata dan Investasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada tanggal 8 Februari 2019 yang lalu di Jakarta. Sebanyak 18 Perwakilan Asing Negara Timur Tengah setingkat Duta Besar saat itu hadir diantara 63 perwakilan negara-negara Asia Pasifik dan Afrika. Sementara itu untuk kunjungan Duta Besar Timur Tengah ke Kabupaten Blitar akan direncanakan pada tanggal 5-8 Maret 2019 nanti.

Luhur Sejati memaparkan penjelasan tentang pentingnya kunjungan Kemenlu beserta Dubes ke Kabupaten Blitar

“Maksud dari kunjungan Duta Besar ini adalah agar pihak asing yang diwakili Diplomat dari negara-negara Timur Tengah memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai potensi TTI (Tourism, Trade and Investment) yang dimiliki oleh kabupaten Blitar,” demikian dikutip dari penjelasan oleh Luhur Sejati selaku Plt Disparbudpora.

Selain itu, adanya kunjungan Duta Besar ini juga bertujuan untuk mengenalkan potensi TTI yang dimiliki Blitar kepada Diplomat dari negara-negara Timur Tengah, memberikan kesempatan kepada Pemerintah dan Pelaku Usaha di Blitar dan sekitarnya untuk menyampaikan langsung dan mendiskusikan potensi TTI yang dimiliki masing-masing agar semakin menarik minat mitra asing untuk bekerjasama di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata, mengenalkan fungsi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan promosi TTI yang dimiliki masing-masing daerah agar dapat menembus pasar internasional. Kunjungan ini juga bertujuan untuk memberikan masukan-masukan dalam upaya perbaikan kinerja promosi TTI di Indonesia dengan melakukan comparative case terhadap hal-hal baik dan telah dilakukan negara lain bagi kemajuan TTI di negaranya untuk diterapkan di Indonesia.

Sampai hari Jum’at (22/02/2019), setidaknya ada enam negara Timur Tengah yang telah memberi konfirmasi atas kunjungannya ke Kabupaten Blitar, yaitu, Bahrain, Jordan, Mesir, Maroko, Irak dan Tunisia. Mereka dijadwalkan akan mengikuti serangkaian acara di Kabupaten Blitar meliputi kunjungan ke sentra IKM dan destinasi wisata, juga beberapa kunjungan membahas TTI (Tourism, Trade and Investment).

Untuk suksesnya kunjungan tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Blitar juga akan menyiapkan penerjemah demi keberlangsungan komunikasi yang efektif antara Pemkab Blitar dan kunjungan Duta Besar asing yang hadir. /NA/

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Gelar Aksi Kali Bersih

BLITARKAB. Menyambut Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar bersama masyarakat menggelar aksi kali bersih di sepanjang Desa Banggle untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan di Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Minggu (17/2/2019).

Sungai merupakan primadona dan memegang peranan sangat penting dalam ekosistem lingkungan. Untuk itu DLH Kabupaten Blitar butuh sinergitas dengan lintas elemen masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang bersih, asri dan lestari.

Dalam aksi tersebut turut hadir Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kab. Blitar, Ir. FX Gunarti Sriwulan, Kepala Seksi Kebersihan DLH Kab. Blitar, Ir. Tulus Dwi Harminto, dan Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan DLH Kab. Blitar, Eko Harnanto, SP.

Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan DLH Kabupaten Blitar Eko Harnanto, SP mengatakan dalam mewujudkan Kabupaten Blitar yang bersih, asri dan lestari butuh adanya kesadaran dari masyarakat termasuk menjaga kebersihan sungai.

“Menjaga kebersihan sungai bisa dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, masyarakat yang tinggal di sekitaran sungai harus memberikan kontrol, dengan menegur bila menemui pihak-pihak yang membuang sampah di sungai,” Tuturnya.

Tidak hanya menyambut HPSN, kegiatan ini juga dalam rangka mendukung terwujudnya desa atau kelurahan berseri, Adipura dan gerakan terpadu kali bersih. Sehingga untuk terwujudnya ke tiga hal tersebut masyarakat harus memiliki prioritas utama yakni menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Pemasangan papan imbauan juga dilakukan oleh DLH Kabupaten Blitar guna masyarakat dapat membaca dan lebih peduli terhadap lingkungan.

Sementara itu, Kepala Desa Banggle Nur Huda mengungkapkan rasa bangga karena sekitar 300 warganya terlihat sangat bersemangat membersihkan sampah-sampah, terlebih banyak ditemui sampah dari limbah rumah tangga salah satunya pampers.

“Warga antusias mencabuti rumput liar yang tumbuh di dasar sungai. Semoga aksi untuk menjaga ekosistem lingkungan ini bisa berkelanjutan mengingat saat ini masih musim hujan. Sungai sangat rentan sekali dengan tumpukan sampah akibat luapan air hujan,” Ungkapnya

Nur Huda juga menjelaskan saat ini sedang merajalela wabah demam berdarah sehingga diharapkan masyarakat lebih antisipasi untuk menjaga kebersihan lingkungan termasuk menjaga kebersihan sungai tersebut.

“Harapan kami masyarakat kian sadar untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai. Sungai bukan tempat sampah. Kami terus sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama merawat dan melestarikannya,” Tutur Nur Huda.

Sampah-sampah yang terkumpul dari aksi tersebut diangkut dengan mobil truk milik DLH Kabupaten Blitar. Rencananya sampah tersebut akan dipilah sesuai kegunaan. Untuk sampah plastik akan didaur ulang sementara sampah organik akan digunakan sebagai pupuk pertanian oleh warga Desa Banggle. (EM-DISKOMINFO)

Kabupaten Blitar Bersiap Menuju Kampung Marketing Online Bersama Komunitas Bukalapak Blitar

BLITARKAB. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DinKop dan UM) Kabupaten Blitar menyelenggarakan rapat koordinasi membahas persiapan kerjasama MoU Bukalapak Indonesia lewat komunitas Bukalapak Blitar dengan pemerintah Kabupaten Blitar, Launching Kampung Marketing Online di Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun, juga Gelar Panggung UKM (Usaha Kreatif Mandiri) di Ruang Perdana Blitar pada hari Kamis (14/02/2019).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh DinKop dan UM, Dinas Kominfo, Bappeda, DPMPTSP, Dinas Perindag, DInas Porbudpora, Bagian Ekobang, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Camat Talu, Lurah Kaweron, Komunitas Bukalapak, Sedulur UKM dan USAID JAPRI dengan tiga narasumber, yaitu Kepala Bidang Pemasaran Dinkop UM Drs. Hari Widodo, M.M., Kepala Dinas Kominfo Eko Susanto, ST., MSi., dan Salsabela  Fauziah Al Khusna, Community Engagement Officer Regional II Bukalapak Indonesia.

Suasana Rapat Koordinasi Bukalapak dan Pemerintah Kabupaten Blitar di Ruang Perdana

Komunitas Bukalapak tersebar pada 142 Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Bukalapak terbagi menjadi tiga regional untuk komunitasnya. Regional I ada di seluruh Sumatera, Jabodetabek dan Jawa Barat. Regional II untuk Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Sedang Regional III meliputi Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Perjalanan Komunitas Bukalapak Blitar berawal dari lima orang yang bertemu di akhir tahun 2016. Di awal tahun 2017, kelima orang itu mendirikan komunitas Bukalapak Blitar. “Tahun pertama komunitas ya masih begitu-begitu saja. Karena orang juga belum terlalu tahu tolak ukur sukses menjadi pelapak itu apa, baru di tahun 2018 mulai banyak perekrutran anggota,” Ungkap Alfian Andri, seorang Ranger, sebutan untuk koordinator lapangan komunitas Bukalapak.

Salsabela mengatakan bahwa untuk saat ini Komunitas Bukalapak Blitar sangat aktif dibandingkan dengan komunitas yang lainnya. “Anggota dari Komunitas Bukalapak Blitar terdiri dari pemuda pemudi yang aktif. Gairah dan aspirasi untuk berprestasi nya tinggi. Dan juga anggota komunitas saling menebar manfaat bagi masyarakat sekitar” ungkapnya. Sebagai Community Engagement Regional II, Salsabela mengaku sudah kali kelima datang ke Blitar. “Kesan saya sih (tentang Blitar) amazing. Amazing banget. Awalnya saya nggak nyangka, karena Blitar itu kotanya kecil dan jauh. Kalau kesini pakai pesawat harus lewat Malang atau Surabaya. Tapi melalui komunitas Bukalapak, kegiatan mereka memberi dampak yang positif, baik sebagai anggota ataupun berdampak bagi orang lain berupa jejaring atau networking.”

Komunitas Bukalapak pernah menjadi jawara Lomba Komunitas kategori komunitas teraktif mengalahkan 141 kota/kabupaten di Indonesia. Selain itu, dari delapan nominasi penghargaan, komunitas Bukalapak Blitar berhasil membawa empat penghargaan pada Kopdar Akbar di Nopember 2018 tahun lalu, yaitu jawara untuk Komunitas teraktif, dua award untuk ranger of the year, dan PIC Liga Komunitas terbaik.

Salsabela berfoto bersama beberapa rangers komunitas Bukalapak Blitar

“Ranger jawara waktu itu ada dua orang, yaitu saya dan Rangga. Dan dua-duanya adalah orang Blitar,” terang Alfian. Alfian juga mengatakan bahwa sebenarnya durasi penilaian empat bulan sejak April 2018, dengan kriteria penilaian keaktifan anggota, GMV (Gross Merchandise Value) juga omzet komunitas, dia bersama komunitas Bukalapak Blitar sudah merasa yakin akan menang. “Biasanya kan dimiliki kota besar seperti Jogja atau Bandung, sekarang Blitar,” imbuhnya.

Untuk alasan mengapa Bukalapak Indonesia ingin menandatangani MoU di kabupaten Blitar, Salsabela mengatakan bahwa ada dua point pertimbangan, pertama adalah sebelumnya Provinsi Jawa Timur, lewat Gubernur Karwo sudah menandatangani MoU lebih dahulu, sehingga Blitar menjadi turunannya. Kedua karena komunitas Bukalapak Blitar diketahui sebagai komunitas yang sangat aktif.

“Mereka punya cita-cita ingin menjadikan Blitar sebagai kiblat untuk pemasaran online dan pusat belajar. Kalau ada yang ingin belajar pemasaran online makanya datangnya ke markas. Akhirnya muncul ide markas pemasaran online yang ada di Kaweron, Talun Blitar,” terang Salsabela.

Sampai saat ini banyak orang yang tergabung dengan komunitas Bukalapak Blitar dengan latar belakang berbeda-beda. “Lewat Bukalapak, banyak sekali pelapak Blitar yang akhirnya bisa memberdayakan pemuda sekitar dan menciptakan lapangan kerja baru untuk mereka,” kata Salsabela di penghujung wawancara.

Untuk agenda terdekat, selain persiapan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Blitar mereka akan bersiap untuk persiapan ulang tahun komunitas Bukalapak Blitar, juga Launching Kampung Marketing Online di Kaweron, Talun Blitar dan Gelar Panggung UKM (Usaha Kreatif Mandiri) yang melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah dan masyarakat. /NA/

Mendagri: Humas Harus Turut Sukseskan Pemilu

Humas harus turut sukseskan pemilu

Humas harus turut sukseskan pemilu.Blitar Hubungan Masyarakat (Humas) mengemban tugas sebagai juru bicara pemerintah. Tidak hanya soal kegiatan kepala daerah di tempat humas tersebut bekerja, namun humas juga diharapkan mensosialisasikan capaian pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
Lebih lanjut Mendagri menyampaikan, dalam rapat tersebut membahas soal tugas sosialisasi oleh anggota Bidang Kehumasan. Salah satu sosialisasi yang perlu dilakukan bidang kehumasan adalah mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019. Hak suara masyarakat dijaga, dan agar bisa hadir di TPS. Mengingat, tingkat partisipasi sangat menentukan proses pilpres yang ada. Sehingga dia meminta, humas terus melakukan kampanye. Bukan kampanye (paslon) nomor 01 atau nomor 02, namun kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah, untuk mau datang ke TPS. Humas juga diharapkan bisa menetralisir dan meluruskan isu-isu simpang siur yang pasti akan berseliweran selama pra hingga pasca pelaksanaan Pemilu.
Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, kerja pemerintah selama hampir lima tahun terakhir luar biasa.
Ironisnya, kerja itu selalu dipatahkan oleh berita bohong atau hoaks dan fitnah yang sengaja dimunculkan terus-menerus. Hoaks itu untuk menciptakan kondisi di mana kebenaran seolah menjadi tidak penting lagi sehingga pembenaran yang dikedepankan. Dia juga mengungkapkan tentang istilah firehouse of falsehood yang dilakukan dengan terus memunculkan berita bohong, bertujuan untuk membangun rasa takut. Sehingga menciptakan kondisi ketidakpastian dan keragu-raguan.
Kondisi paradoks ini jika tidak dicermati secara baik, menyebabkan kerja seluruh humas pemerintah sia-sia. Untuk itu,perlunya kolaborasi besar antara KSP dan Kementerian atau Lembaga agar humas bergerak dengan satu narasi besar yang terkoordinasi dengan baik. Menurutnya, ego sektoral harus ditanggalkan. Sehingga apa yang dinarasikan oleh pemerintah mengalir sampai di bawah dan terkendali dengan baik.
Dia menyatakan, sudah menjadi tugas humas untuk melayani masyarakat, termasuk melayani dalam bentuk pelayanan informasi. Sehingga program dan capaian pemerintah harus bisa disampaikan dengan baik oleh para humas kepada masyarakat. Harapannya pula, peran humas bisa optimal.
Untuk diketahui, rakor yang berlangsung di Hotel Bidakara tersebut dihadiri sekitar 1.400 peserta. Diantaranya sekitar 514 Kepala Bagian (Kabag) Humas dan 34 biro humas di tingkat provinsi. Narasumber kegiatan itu antara lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Rudiantara, dan Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali. (Humas)

Kunjungan Kerja Kepala BNN RI, Pemkab Blitar Gelorakan Anti Narkoba

 

Wakil Bupati Blitar Marhaenis UW memberikan sambutan

BLITARKAB. Semangat anti narkoba terus digelorakan oleh pemerintah kabupaten Blitar, pada kesempatan ini kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H beserta rombongan hadir ke Blitar melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk menyampaikan  bagaimana bahayanya narkoba pada jum’at malam (08/02/2019) di Kantor Pemkab Blitar.

Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh BNN Provinsi Jawa Timur, Wakil Walikota Blitar, anggota Forkopimda Blitar, BNN Kabupaten Blitar dan kepala OPD Kabupaten Blitar.

Pemerintah kabupaten Blitar bekerjasama dengan BNNK Kabupaten Blitar terus bersinergi dalam melaksanakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN)  di kabupaten Blitar. Program P4GN ini dilakukan di sebagian besar OPD, lembaga pendidikan, di setiap kecamatan, Ormas hingga kepelosok-pelosok desa.

“Ada beberapa relawan dan penggiat anti narkoba BNNK Blitar yang tersebar di berbagai pelosok-pelosok desa. Mengingat bahaya narkoba harus di perangi bersama, untuk itu dengan adanya program P4GN  ini  seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah dan memberantas guna menyelamatkan masyarakat  yang kita cintai bersama” Kata Wakil Bupati Marhaenis UW dalam sambutannya.

Pemkab  Blitar bergerak untuk mengoptimalkan program P4GN yang mana hal tersebut sesuai peraturan Bupati Blitar No.6 Tahun 2017 Tentang P4GN di Wilayah Kabupaten Blitar. Diikuti dengan keputusan Bupati Blitar No. 188/125/409.06/KPTS/2017 Tentang pembentukan tim koordinasi terpadu dan kelompok kerja P4GN di kabupaten Blitar yang diketuai oleh Wakil Bupati Blitar Marhaenis UW.

Adanya Inpres No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN di sambut baik oleh pemerintah kabupaten Blitar. Sehingga dalam kesempatan tersebut kepala BNN Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H menyerahkan buku berisi Inpres tersebut kepada Wakil Bupati Blitar Marhaenis UW. Sebaliknya Wabup Marhaenis memberikan cinderamata kepada Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H .

Kepala BNN RI Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H  mengatakan peran pemerintah daerah sangat penting untuk memberantas narkoba. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya menguatkan tim P4GN dan  mengenalkan bahayanya narkoba ke elemen masyarakat.

“Selain Peran penting Pemda untuk memberantas narkoba, juga penting memberikan tempat rehabilitasi yang dibutuhkan untuk menangani pengguna narkoba. Mengingat ada tiga jenis pengguna narkoba di Indonesia, yang pertama sekedar mencoba, kedua coba-coba dan terakhir pecandu.  Diantara jenis pengguna narkoba tersebut yang paling berbahaya yakni coba-coba.”Ungkapnya

Marhaenis menuturkan pendapat terkait tempat rehabilitasi tersebut bahwa di kabupaten Blitar sudah ada tempat rehabilitasi untuk pengguna narkoba sehingga yang ada tersebut di maksimalkan, diberikan fasilitas terbaik dan mempersiapkan dokter-dokter jiwa agar bisa memberikan penanganan terbaik untuk pengguna narkoba. Harapannya kabupaten Blitar bersih narkoba dan katakan tidak untuk narkoba.  (EM-Diskominfo)

Bappeda, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan kegiatan USAID JAPRI

Pelatihan UMKM di Kantor Pemkab Blitar

USAID JAPRI
Pelatihan UMKM di Kantor Pemkab Blitar

BLITARKAB. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  (Bappeda) dan Dinas Koperasi serta Usaha Mikro melakukan kegiatan The United States Agency for Internasional Development (USAID) JAPRI untuk metode pelatihan UMKM di Kantor Pemkab Blitar pada kamis (07/02/2019). Kegiatan tersebut dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi kabupaten Blitar melalui pelaksanaan kegiatan Audisi Pengembangan Wirausaha (AbangWIRA).

Sistem perekrutan peserta secara online di mulai bulan November 2018 hingga januari 2019. Sebanyak 473 pendaftar online hanya 45 orang yag lulus dalam tahap verifikasi lapang. Hari ini sudah masuk dalam tahap inagurasi peserta dengan mengundang stakeholders terkait dari kalangan perbankan, online marketer dan SKPD teknis.

Kegiatan ini akan berlangsung hingga bulan agustus mendatang hingga proses wisuda peserta. Selama kurang lebih 6 bulan peserta akan melakukan banyak pelatihan termasuk Bussiness Motivation Workshop, Bussiness Model CANVAS, Training of Trainer, Training of Coach, Mentoring dan Coaching.

Kepala Bappeda  kabupaten Blitar Ir. Suwandito mengatakan Pentingnya UMKM bagi perekonomian daerah, pemerintah daerah terus bergerak, hadir dekat dengan mereka, cepat berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan jaman, mendorong hingga memperluas jangkauan ke pelosok-pelosok kabupaten Blitar.

Perekonomian kabupaten Blitar saat ini dalam tren positif, partumbuhan di tahun 2017 sebesar 5,12 lebih tinggi dibandingkan nasional, namun masih rendah dibandingkan Jawa Timur. Pendapatan masyarakat juga naik dikisaran angka 27,5 juta/tahun. Inflasi daerah berada pada level 3,44 % masih dalam taraf aman. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,99% dan angka kemiskinan  menurun menjadi 9,8%.

“Ada empat sektor penompang perekonomian daerah diantaranya pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan sektor konstruksi.  UMKM harus mampu menjadi wirausaha mandiri yang berdaya saing.” Ujar Ir. Suwandito

USAID JAPRI tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, namun mempersiapkan Transfer of Knowledge bagi pelaksanaan kegiatan serupa secara mandiri melalui APBD ditahun-tahun mendatang. Harapannya semakin cepat perkembangan dunia mampu direspon dengan baik oleh pemeritah daerah. Kabupaten Blitar sudah sepantasnya mendapat tempat dalam dokumen perencanaan tahun-tahun yang akan datang. (EM-Diskominfo)

 

 

 

Perempuan Harus Cerdas Untuk Berdemokrasi

Pendidikan Politik Bagi Pemilih Perempuan di Kabupaten Blitar

Wabup Blitar Marhaenis UW
Sosialisasi Pendidikan Politik LEC Garum Kab Blitar

Blitarkab. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) kabupaten Blitar kembali mengadakan acara sosialisasi  pendidikan politik, namun yang berbeda kali yakni bagi pemilih perempuan dengan mengusung tema Menyongsong Pemilu 2019 : Menuju Perempuan Cerdas dan Berdemokrasi. Acara tersebut di buka oleh wakil bupati Blitar Marhaenis UW, S.Sos di LEC Pojok Garum pada kamis (07/02/2019).

Sebanyak 200 peserta dari perwakilan guru SMA/SMK Negeri, guru TK/PAUD se kabupaten Blitar, fatayat NU dan ibu-ibu pengurus daerah Aisiyah kabupaten Blitar  serta mahasiswi dari perguruan tinggi se kabupaten Blitar.

Acara tersebut menghadirkan narasumber   Prof. Dr. Drs. Widodo, S.H., M.H dosen Universitas Winuwardhana Malang, ketua KPU Imron Nafifah, SP., MAP serta Komisioner Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria. Partisipasi politik perempuan dalam pemilu bertujuan untuk membangun peran serta kesadaran kritis dalam penggunaan hak politik terhadap seluruh proses dan tahapan pemilihan umum.

Wakil bupati Blitar Marhaenis UW dalam sambutannya menyampaikan kaum perempuan telah banyak memberikan kontribusi pada sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu sangat penting pendidikan politik bagi perempuan agar melek politik.

Para Peserta Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih Perempuan

“Perempuan sebagai pemilih akan dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan cerdas. Sehingga dengan meningkatnya kapasitas perempuan kaum perempuan,  diharapkan mendorong partisipasi politiknya. Setidaknya datang ke tempat pemungutan suara dengan seperangkat pengetahuan yang cukup, agar tidak golput. “ Tuturnya.

Kepala Bakesbangpol Dicky Cobandono, S.Sos., M.Si juga menuturkan kegiatan semacam ini perlu dilakukan mengingat kaum perempuan dalam pemilu 2019 begitu istimewa hingga diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017.

“Dari kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan semacam ini untuk milenial. Hari ini untuk kaum perempuan. Ke depan sampai bulan maret akan ada kegiatan yang sama agar pilihan yang kita laksanakan baik pileg maupun pilpres 2019 akan lebih sukses artinya dalam tingkat kehadirannya.” Kata Dicky Cobandono, S.Sos., M.Si.

Selanjutnya Bakesbangpol akan terus melakukan sosialisasi ke pelaksana, panwas kecamatan, PPK, PPL, PPS, Camat dan Mustika di kecamatan dan desa termasuk bagi Caleg. Harapannya bisa di tularkan untuk warga masyarakat agar pileg dan pilres 2019 bisa sukses dan lancar. (EM-Diskominfo)

Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

SAKIP, Katalisator Terciptanya Efisiensi Anggaran berbasis kinerja

SAKIP, katalisator terciptanya efisiensi anggaran berbasis kinerja

SAKIP, katalisator terciptanya efisiensi anggaran berbasis kinerjaPemerintah Kabupaten Blitar harus kembali bekerja keras untuk mewujudkan nilai SAKIP BB. Mengingat penyerahan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2018 masih mendapatkan nilai B. Kendati demikian Sekretaris Daerah, Drs. Totok Subihandono, M.Si memberikan apresiasi kepada seluruh OPD terkait atas kerja kerasnya untuk meraih nilai tersebut. Hal ini mengemuka usai menerima  hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II yang meliputi DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT di Hotel Tulip Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, 6 Pebruari 2019.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam sambutannya pada kegiatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II yang meliputi DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 11 pemerintah provinsi dan 150 kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam wilayah II berhasil menghemat Rp 22,3 Triliun. Secara nasional, SAKIP Tahun 2018 telah berhasil menghemat pemborosan anggaran sebesar Rp 65,1 triliun.

Dia juga menyampaikan, melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah berubah, bukan lagi sekadar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, namun bagaimana melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran tersebut.  Menurutnya, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegitan yang tidak penting, yang tidak mendukung kinerja instansi.

Menteri Syafruddin menegaskan, evaluasi SAKIP bukan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapi indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami. Mantan Wakapolri juga menyampaikan, pihaknya akan membantu daerah dalam menyusun perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberikan masukan, serta mengawasi target capaian program tersebut.

Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari ‘program siluman’ yang berpotensi penyimpangan. Ironisnya e-budgeting juga tidak terintegrasi utuh dengan outcome kinerja, sehingga belum mampu mencegah pemborosan. Untuk itu, dibentuklah e-performance based budgeting sebagai program quick win yang harus selesai dalam periode 2 (dua) tahun mendatang.

Sesuai siaran pers dari Kementerian PAN RB menyebutkan, permasalahan yang banyak terjadi  adalah banyaknya program yang tidak tepat sasaran sehingga anggaran banyak yang terbuang sia-sia. Paradigma dihampir seluruh instansi adalah bagaimana menghabiskan anggaran, namun belum tentu anggaran yang dihabiskan bermanfaat.

Dalam kesempatan itu, Menpan RB mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya. Pasalnya, mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah tidaklah mudah.

Hal senada juga disampaikan oleh  Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh. Dia mengatakan, untuk mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan saja, sebagaimana praktek yang selama ini terjadi. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Efisiensi harus dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat Undang-Undang.

Untuk diketahui, ada lima peraturan perundangan yang perlu dipahami bersama, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Menurutnya, kelima peraturan perundangan tersebut mengamanatkan birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP yang tidak lain merupakan pengejawantahan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. Dengan kata lain, SAKIP mengarahkan birokrasi kita untuk menetapkan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat. SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya. Terkait hal itu, untuk mendorong percepatan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada 83 kementerian/lembaga dengan 418 Unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1027 OPD dan 518 Kabupaten/kota dengan 20.756 OPD.

Sementara itu untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah, Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian tersebut dilakukan bukan sekedar dalam rangka menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.  (Humas)