Tag Archives: Blitar

Cegah Covid-19, Pemerintah Kabupaten Blitar Gelar Vaksinasi di Setiap Desa – Pemerintah Kabupaten Blitar melalui masing-masing Puskemas yang ada di Kecamatan terus melakukan kegiatan Vaksinasi di wilayah sampai ke desa-desa. Adapun Puskemas yang mengadakan pemberian vaksin yaitu Puskesmas Kademangan dan Puskesmas Sanankulon, Kamis(10/6/2021).

Pemberian vaksinasi Covid-19 sebagai langkah pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19. Camat Sanankulon Dodot Darudono, SSTP,.MAP mengatakan bahwa antusias masyarakat untuk mengikuti vaksin sangat tinggi. Kecamatan Sanankulon telah melakukan vaksin untuk masyarakat mulai hari Senin.

“Antusias masyarakat sangat tinggi, kami sudah bekerja sama dengan para stakeholder untuk ikut mensukseskan pemberian vaksin ke masyarakat,”ujarnya.

Camat Sanankulon mengatakan nantinya jika vaksin yang telah disediakan mengalami kekurangan akan segera melakukan proses pengajuan ke Dinas kesehatan. Dia menghimbau agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan mengikuti ajuran pemerintah.

“Masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 3 Pilar di tingkat Kecamatan telah bekerja sama untuk pencegahan penyebaran Covid dan melakukan himbauan kepada masyarakat untuk mengikuti vaksin secara gratis,”ungkapnya.

Sementara itu, Rina Subekti Amd.Keb Bidan Desa Jimbe mengatakan bahwa jenis vaksin yang diberikan yaitu AstaraZeneca dengan menyiapkan sebanyak 320 orang.

“Jadi, kami memberikan vaksin untuk masyarakat Desa Jimbe sebanyak 300 orang kita undang, tetapi kita lebihkan karena tidak semua orang bisa vaksin. Ada tahapan di screning yang harus dilalui kalau lolos lanjut vaksin,”ujarnya.

Rina menyebutkan syarat untuk dilakukan vaksin yaitu usia lebih dari 18 tahun, tidak hamil dan tidak mempunyai penyakit penyerta. Dia menghimbau seluruh masyarakat Desa Jimbe untuk melakukan vaksin mengikuti ajuran pemerintah sehingga Desa Jimbe terbebas dari penyakit Covid -19.

“Kita ketahui bersama bahwa kenyataan nya virus Covid-19 belum mereda. Saya berharap seluruh Desa Jimbe mematuhi ajakan pemerintah untuk vaksin karena selain menerapkan prokes juga melakukan vaksin untuk menurunkan angka Covid-19,”bebernya.

TPID Lakukan Pemulihan Ekonomi Untuk Meningkatakan Kesejahteraan Masyarakat – Pemerintah Kabupaten Blitar melalui TPID melaksanakan Rapat Koordinasi Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Jagung Bagi Peternak serta Pencapaian Visi dan Misi Bupati Terpilih di Kabupaten Blitar bertempat di AULA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar pada hari Rabu (9/6/21).

Rapat koordinasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut serta langkah konkrit dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh para peternak di Kabupaten Blitar. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Dra. Tuti Komariyati M.M dengan menghadirkan narasumber Imam Subowo selaku Konsultan BRI serta mantan Direktur Bisnis Bulog dan Direktur BRI, Anung Suprayitno, S.Si selaku Kepala Stasiun BMKG Karangploso Malang dan Ir. Wawan Widianto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar serta menghadirkan Kepala Dinas terkait, Bagian Perekonomian Setda, Kepala Perum Perhutani, Kepala BRI Cabang Blitar serta Ketua Koperasi Peternak Putera Blitar, Ketua Koperasi Produsen Ternak Unggas Mandiri, Ketua Gapoktan Kabupaten Blitar dan Ketua KTNA.

Dalam rapat koordinasi ini dibahas bagaimana meningkatkan produksi pertanian untuk kepentingan penyediaan pangan, industri dan peternakan. Peningkatan produksi pertanian dapat dicapai apabila semua stake holder pertanian dapat bersinergi dan bekerja secara maksimal sehingga lahan-lahan pertanian yang tersedia dapat dimaksimalkan produksinya. Sinergi yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar beserta TPID Kabupaten Blitar yaitu bahwa Perum Perhutani seagai penyedia lahan dapat menyediakan lahan pertanian yang akan dikelola oleh Gapoktan, kemudian BRI diharapkan dapat memberikan bantuannya dalam hal pembiayaan.

Hasil panen terutama jagung itulah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peternak di Kabupaten Blitar mengingat Kabupaten Blitar merupakan sentra penghasil telur di Indonesia. Dengan adanya sinergi ini diharapkan menjadi salah satu solusi permasalahan yang setiap tahun selalu terjadi sehingga inflasi terutama di Kabupaten Blitar tetap terkendali.

Mak Rini Ingin Tingkatkan SDM Pekerja Migran Di Kabupaten Blitar Dengan Pelatihan, Menteri Tenaga Kerja Beri Dukungan – Bupati Blitar Rini Syarifah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta membahas tentang pelatihan calon pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri, Jumat (4/6/2021).

Mak Rini mengatakan bahwa pertemuan dengan Menteri meminta para pekerja migran sebelum berangkat untuk diberikan bekal atau semacam pelatihan supaya mereka menjadi terampil. “Jadi, sebelum pekerja migran berangkat harus dibekali dengan pelatihan yang mampu meningkatkan kompetensi. Sehingga, para pekerja migran bisa bekerja sesuai bidang masing-masing lebih berkembang dan ketika pulang masih bisa dikembangkan di desa,”ujarnya.

Mak Rini menyebutkan bahwa Kabupaten Blitar selain kaya dengan hasil alam, juga menjadi salah satu daerah sebagai kantong pekerja migran di Indonesia. Sehingga, untuk menyikapi hal ini harus dilakukan dukungan kepada mereka agar kedepannya tidak terjadi permasalahan di tempat kerjanya.”Kita harus memberikan perhatian kepada pekerja migran Indonesia khususnya di Kabupaten Blitar, mulai dari proses pendaftaran yang benar, pelatihan keahlian sampai pemberangkatan ke negara tujuan,”imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengapresiasi kepada Bupati Blitar karena telah peduli kepada pekerja migran. Selain itu, Ida juga akan memberikan dukungan terkait program-program pengembangan pelatihan untuk calon pekerja migran.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan Apel dan penyerahan serta penanaman pohon bertempat di Ruang Terbuka Hijau Kanigoro Jumat(4/6/2021).

Kegiatan ini, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Izul Marom, M.Sc mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan peran serta menjaga lingkungan dengan melakukan gerakan merawat dan menanam pohon.

“Lingkungan hidup menjadi isu penting yang sudah jadi perhatian sejak lama. Hal ini, sesuai dengan tema Ecosystem Restoration kita bersama-sama berupaya melakukan pemulihan ekosistem menjadi lebih baik,” terangnya.

Izul meminta seluruh Camat meningkatkan kearifan lokal di tengah masyarakat untuk mendukung program penghijauan dengan memanfaatkan momen-momen penting dalam tata kehidupan masyarakat. “Untuk itu, mari bersama-sama kita kompak, bersinergi dan menjaga komitmen untuk merawat lingkungan hidup,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, Ir. Krisna Triatmanto, M.Si menambahkan kegiatan ini untuk meningkatkan rasa cinta terhadap lingkungan. Selain itu, kegiatan ini diikuti oleh penggiat komunitas penggiat lingkungan, sekolah adiwiyata dan saka kalpataru.

Blitar in Your Hand (Blitar Smart Regency) Blitar dalam Genggaman – Blitar dalam Genggaman (Blitar Smart Regency) merupakan rancangan aplikasi smart city Kabupaten Blitar berbasis mobile untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan akses yang mudah melalui satu aplikasi.

Pemerintah melalui Dinas Kominfo Kabupaten Blitar menggelar Rapat Koordinasi Smart City, SPBE Satu Data Kabupaten Blitar serta Launching Aplikasi Blitar Smart Regency (Blitar Dalam Genggaman), Program Digitalisasi Masjid dan Co-Working Space yang diselenggarakan di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Selasa (30/03/2021).

Kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah, Asisten Perekonomian Dra. Tuti Komaryati, M.M, Kepala Dinas Kominfo Eko Susanto, S.T,.M.Si, Kepala Bappeda Ir. Suwandito, Narasumer Koordinator Masterplan Smart city Kementerian Komunikasi dan Informatika Dr. Hasyim Gautama dan Pembimbing Smart City Kabupaten Blitar Tahun 2020 Fitrah Rachmad Kautsar, Dewan dan Tim Pelaksana Smart City.

Bupati Blitar menjelaskan, hadirnya Smart City di Kabupaten Blitar merupakan bentuk pemaksimalan pemanfaatan teknologi baik dalam meningkatkan pelayanan maupun mengakselerasi potensi yang ada. Perumusan Master plan Smart City yang telah dibuat Kabupaten Blitar setiap tahunnya terus di pantau dan diberikan evaluasi. Harapan kedepan apa yang pemerintah lakukan bisa menuju ke Kabupaten Blitar Cerdas.

Pemerintah Kabupaten Blitar mengikuti paparan dari Kementrian Komunikasi tentang tinjauan lapangan atas implementasi program Smart City di Blitar dalam menuju Kabupaten Cerdas.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Blitar Rini Syarifah, Sekretaris Daerah dan beberapa Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar bertempat di Command Center, Rabu (02/06/2021).

Mak Rini dalam sambutanya mengatakan didalam implementasi Smart City terdapat 6 dimensi diantaranya Smart Governance, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart Society dan Smart Branding.

Mak Rini berharap program smart city dapat diterapkan maka Kabupaten Blitar akan menjadi lebih Cepat, Nyaman dan Sejahtera. “Sesuai dengan visi smart city cepat dalam pelayanan publik, nyaman mewujudkan lingkungan dan sejahtera menumbuhkan ekonomi masyarakat berbasis agro didukung dengan branding daerah,”ujarnya.

Sementara itu, Mak Rini berharap dengan adanya sistem aplikasi Blitar dalam genggaman dapat mendukung kecepatan layanan pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat.

Tidak Ingin Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19, Wakil Bupati Blitar Berharap Penanganan Pemulangan PMI, WNI dan Kedatangan WNA lebih Optimal – Wakil Bupati Blitar H. Rahmat Santoso, S.H, M.H mengikuti rapat koordinasi penanganan pemulangan PMI, WNI dan kedatangan WNA se-Jatim bertempat di Kantor Dinas Kominfo Kota Blitar, Rabu, (2/6/2020).

Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso meminta seluruh jajarannya agar tetap mengoptimalkan penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke wilayah setempat. Hal ini guna mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19.

“Penanganan kepulangan PMI, kita tetap berpedoman pada aturan dari pusat berdasarkan anjuran dari Provinsi, setiap PMI yang datang di tanah air wajib mengikuti isolasi mandiri dan pemeriksaan kesehatan secara ketat sesuai dengan prokes, setelah dipastikan aman baru diperbolehkan pulang ke domisili masing-masing,”ujarnya.

Wabub menambahkan bahwa sesuai instruksi Gubernur Jatim, PMI yang tiba di Surabaya akan diisolasi di Pemprov terlebih dahulu. Nantinya, jika sudah selesai, setiap daerah dapat menjemput warganya dan melakukan isolasi di tingkat Kabupaten maupun Kota selama tiga hari. Namun, jika di lapangan ditemui pekerja migran yang pulang tidak melalui pendataan di Pemprov Jatim disarankan untuk penanganan menggunakan metode PPKM berbasis mikro.

“Jadi saya tekankan sekalian, jika memang ada pekerja migran yang pulang tidak melalui bandara di Surabaya dan langsung menuju ke Blitar. Satgas di tingkat Desa/Kelurahan dibantu Babinsa harus benar – benar mengawal serta mengawasi supaya penerapan PPKM mikro berjalan maksimal,” imbuhnya.

Bupati Blitar Rini Syarifah melakukan launching Layanan Salam Sak Jangkah dan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) bertempat di Kantor Kecamatan Kanigoro, Rabu (2/6/2021).

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) hingga saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), termasuk adanya program Salam Sak Jangkah ini.

Program Salam Sak Jangkah atau layanan Adminduk cukup di kantor desa/kelurahan merupakan salah satu inovasi untuk mempercepat layanan Adminduk di Kabupaten Blitar.

Mak Rini dalam sambutannya mengatakan, program Salam Sak Jangkah harus segera diterapkan di seluruh desa maupun kelurahan Kabupaten Blitar untuk memberikan rasa nyaman kepada warga dalam memberikan pelayanan publik. Sehingga kedepan akan dijadikan layanan yang berbasis teknologi informasi (E-Government).

Oleh sebab itu, Mak Rini berharap dengan adanya layanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Blitar lebih mudah, cepat dan nyaman. Sehingga masyarakat memiliki semua dokumen kependudukan yang wajib dimiliki.

“Setiap orang wajib memiliki dokumen sebagai salah satu bukti perlindungan negara karena data kependudukan sangat penting, Pemkab Blitar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Adminduk,”bebernya.

Mak Rini juga menyebutkan bahwa pelayanan publik yang berkualitas, harus menjadi perhatian pemerintah. Pelayanan Publik selaras dengan Panca Bhakti Mak Rini dan Makdhe Rahmat dan menjadi target 100 hari kerja.

Pemerintah Kabupaten Blitar mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila secara virtual dengan pemerintah pusat, kegiatan ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Blitar Raya, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Selasa (01/06/2021).

Bupati Blitar Rini Syarifah mengatakan momentum Hari Lahir Pancasila dapat menjadikan motivasi untuk bangkit kembali menyongsong masa depan yang lebih baik. Selain itu, dengan pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila lebih menghargai jasa pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan Indonesia.

“Jadi, kita sebagai generasi penerus bangsa harus lebih bersemangat dalam menghadapi kehidupan dan menjunjung tinggi prinsip ideologi pancasila, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain semuanya sama yaitu Bhineka Tunggal Ika,”ujarnya.

Mak Rini menambahkan sesuai dengan pesan Presiden supaya tetap berpedoman kepada ideologi Pancasila, berbeda-beda tidak masalah yang terpenting terus memperjuangkan Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Selain itu, Mak Rini berharap dengan tema Hari Lahir Pancasila yaitu Pancasila dalam tindakan bersatu untuk Indonesia tangguh, masyarakat mampu mengimplementasikan di kehidupan nyata demi membawa perubahan yang lebih baik.

Bupati Blitar H. Rini Syarifah didampingi Forkopimda, Asisten I beserta Kepala OPD mengikuti acara Focus Group Discussion (FGD) terkait Sosialisasi Kelembagaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) yang diselenggarakan di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Jum’at (28/5/2021).

Dalam sambutannya Bupati Blitar menjelaskan, penanganan masalah konflik sosial baik dalam segi kekerasan perempuan dan anak merupakan salah satu prioritas pemerintah saat ini. Menurutnya, meski di Kabupaten Blitar belum ada, namun permasalahan konflik sosial bisa sangat berpotensi terjadi dan perlu peran pemerintah untuk terus mengawasi.

“Penanganan dan pencegahan konflik kekerasan menjadi prioritas saat ini, penanganan konflik sosial yang meliputi pencegahan, penghentian, dan pemulihan memerlukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor”, ungkapnya

Dijelaskan, untuk melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) diperlukan kerjasama seperti dibentuknya Kelompok Kerja (Pokja) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2019. Pokja ini nantinya terdiri dari unsur Dinas terkait, instansi vertikal, penegak hukum, organisasi masyarakat, tokoh agama, serta pengiat perdamaian diwilayah Kabupaten Blitar.

Bupati Blitar turut memberikan apresiasi kepada narasumber dan pendukung dari Kementerian Koordinastor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) dan Center For Security and Welfare Studies (CSWS) FISIP Universitar Airlangga Surabaya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Sosialisasi Kelembagaan Pokja P3AKS Inklusif dan Efektif.