Tag Archives: blitarkab

Mendagri: Humas Harus Turut Sukseskan Pemilu

Humas harus turut sukseskan pemilu

Humas harus turut sukseskan pemilu.Blitar Hubungan Masyarakat (Humas) mengemban tugas sebagai juru bicara pemerintah. Tidak hanya soal kegiatan kepala daerah di tempat humas tersebut bekerja, namun humas juga diharapkan mensosialisasikan capaian pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
Lebih lanjut Mendagri menyampaikan, dalam rapat tersebut membahas soal tugas sosialisasi oleh anggota Bidang Kehumasan. Salah satu sosialisasi yang perlu dilakukan bidang kehumasan adalah mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019. Hak suara masyarakat dijaga, dan agar bisa hadir di TPS. Mengingat, tingkat partisipasi sangat menentukan proses pilpres yang ada. Sehingga dia meminta, humas terus melakukan kampanye. Bukan kampanye (paslon) nomor 01 atau nomor 02, namun kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah, untuk mau datang ke TPS. Humas juga diharapkan bisa menetralisir dan meluruskan isu-isu simpang siur yang pasti akan berseliweran selama pra hingga pasca pelaksanaan Pemilu.
Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, kerja pemerintah selama hampir lima tahun terakhir luar biasa.
Ironisnya, kerja itu selalu dipatahkan oleh berita bohong atau hoaks dan fitnah yang sengaja dimunculkan terus-menerus. Hoaks itu untuk menciptakan kondisi di mana kebenaran seolah menjadi tidak penting lagi sehingga pembenaran yang dikedepankan. Dia juga mengungkapkan tentang istilah firehouse of falsehood yang dilakukan dengan terus memunculkan berita bohong, bertujuan untuk membangun rasa takut. Sehingga menciptakan kondisi ketidakpastian dan keragu-raguan.
Kondisi paradoks ini jika tidak dicermati secara baik, menyebabkan kerja seluruh humas pemerintah sia-sia. Untuk itu,perlunya kolaborasi besar antara KSP dan Kementerian atau Lembaga agar humas bergerak dengan satu narasi besar yang terkoordinasi dengan baik. Menurutnya, ego sektoral harus ditanggalkan. Sehingga apa yang dinarasikan oleh pemerintah mengalir sampai di bawah dan terkendali dengan baik.
Dia menyatakan, sudah menjadi tugas humas untuk melayani masyarakat, termasuk melayani dalam bentuk pelayanan informasi. Sehingga program dan capaian pemerintah harus bisa disampaikan dengan baik oleh para humas kepada masyarakat. Harapannya pula, peran humas bisa optimal.
Untuk diketahui, rakor yang berlangsung di Hotel Bidakara tersebut dihadiri sekitar 1.400 peserta. Diantaranya sekitar 514 Kepala Bagian (Kabag) Humas dan 34 biro humas di tingkat provinsi. Narasumber kegiatan itu antara lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Rudiantara, dan Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali. (Humas)

Tugas Media Massa Merawat Kebangsaan

Tugas Media Massa Merawat Kebangsaan

Tugas Media Massa Merawat Kebangsaan.Blitar – Peran media massa sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat termasuk di Jawa Timur. Jumlah UMKM di Jatim awalnya 4,2 juta menjadi 12 juta UMKM. Ini berkat dukungan media berbasis digital. Demikian ungkapan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dalam sambutannya pada kegiatan Konvensi Nasional Media Massa yang bertema “ Media Massa di Tengah Terpaan : Winner Take All Market, di Sheraton Hotel, Jumat 8 Pebruari 2019.
Lebih lanjut orang nomor satu di Jawa Timur tersebut juga mengatakan, dengan perkembangan media massa di Jawa Timur, masyarakat Jatim semakin terbuka pemikirannya dan semakin demokratis dalam bermasyarakat. Contohnya, dalam pengambilan keputusan dengan DPRD yang disetujui selalu menggunakan musyawarah mufakat. Untuk diketahui, selama 10 belakangan ini, DPRD dalam mengambil keputusan tidak pernah menggunakan voting.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menyampaikan, pasca reformasi, media massa bermunculan di Indonesia. Saat ini ada sekitar 47 ribu media massa dengan 43 ribu media online. Sementara yang terdaftar di Dewan Pers sekitar 2400 media massa. Dan kondisi saat ini 51,1 persen mengakases informasi melalui media digital. Padahal, media cyber belum sepenuhnya bisa dipercaya oleh publik karena masih terdapat hoaks. Lima Tahun terkahir ini bermunculan berita hoaks, yang tebar kebencian, fitnah. Sehingga ini menjadi tugas jurnalis untuk mengungkap kebenaran. Kode etik jurnalistik harus dikembalikan, otoritas kebenaran juga harus dikembalikan. Potensi ekonomi kerakyatan berbasis digital harus dipublish dengan baik. Tugas media massa untuk merawat kebangsaa dan media harus independent.
Ditempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menegaskan, profesionalisme jurnalis sangatlah penting. Media digital bisa dimanfaatkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan yang berlangung di Sheraton Hotel tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Menkominfo diikuti oleh Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum PWI, Atal S Depari dan penanggung jawab HPN 2019, Margiono serta Ketua Dewan Pers. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, duta besar, unsur media dan humas Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur. Narasumber kegiatan tersebut antara lain, Chairul Tanjung, Dahlan Dahi dari Tribun news. (Humas)

 

Bappeda, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan kegiatan USAID JAPRI

Pelatihan UMKM di Kantor Pemkab Blitar

USAID JAPRI
Pelatihan UMKM di Kantor Pemkab Blitar

BLITARKAB. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  (Bappeda) dan Dinas Koperasi serta Usaha Mikro melakukan kegiatan The United States Agency for Internasional Development (USAID) JAPRI untuk metode pelatihan UMKM di Kantor Pemkab Blitar pada kamis (07/02/2019). Kegiatan tersebut dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi kabupaten Blitar melalui pelaksanaan kegiatan Audisi Pengembangan Wirausaha (AbangWIRA).

Sistem perekrutan peserta secara online di mulai bulan November 2018 hingga januari 2019. Sebanyak 473 pendaftar online hanya 45 orang yag lulus dalam tahap verifikasi lapang. Hari ini sudah masuk dalam tahap inagurasi peserta dengan mengundang stakeholders terkait dari kalangan perbankan, online marketer dan SKPD teknis.

Kegiatan ini akan berlangsung hingga bulan agustus mendatang hingga proses wisuda peserta. Selama kurang lebih 6 bulan peserta akan melakukan banyak pelatihan termasuk Bussiness Motivation Workshop, Bussiness Model CANVAS, Training of Trainer, Training of Coach, Mentoring dan Coaching.

Kepala Bappeda  kabupaten Blitar Ir. Suwandito mengatakan Pentingnya UMKM bagi perekonomian daerah, pemerintah daerah terus bergerak, hadir dekat dengan mereka, cepat berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan jaman, mendorong hingga memperluas jangkauan ke pelosok-pelosok kabupaten Blitar.

Perekonomian kabupaten Blitar saat ini dalam tren positif, partumbuhan di tahun 2017 sebesar 5,12 lebih tinggi dibandingkan nasional, namun masih rendah dibandingkan Jawa Timur. Pendapatan masyarakat juga naik dikisaran angka 27,5 juta/tahun. Inflasi daerah berada pada level 3,44 % masih dalam taraf aman. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,99% dan angka kemiskinan  menurun menjadi 9,8%.

“Ada empat sektor penompang perekonomian daerah diantaranya pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan sektor konstruksi.  UMKM harus mampu menjadi wirausaha mandiri yang berdaya saing.” Ujar Ir. Suwandito

USAID JAPRI tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, namun mempersiapkan Transfer of Knowledge bagi pelaksanaan kegiatan serupa secara mandiri melalui APBD ditahun-tahun mendatang. Harapannya semakin cepat perkembangan dunia mampu direspon dengan baik oleh pemeritah daerah. Kabupaten Blitar sudah sepantasnya mendapat tempat dalam dokumen perencanaan tahun-tahun yang akan datang. (EM-Diskominfo)

 

 

 

Perempuan Harus Cerdas Untuk Berdemokrasi

Pendidikan Politik Bagi Pemilih Perempuan di Kabupaten Blitar

Wabup Blitar Marhaenis UW
Sosialisasi Pendidikan Politik LEC Garum Kab Blitar

Blitarkab. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) kabupaten Blitar kembali mengadakan acara sosialisasi  pendidikan politik, namun yang berbeda kali yakni bagi pemilih perempuan dengan mengusung tema Menyongsong Pemilu 2019 : Menuju Perempuan Cerdas dan Berdemokrasi. Acara tersebut di buka oleh wakil bupati Blitar Marhaenis UW, S.Sos di LEC Pojok Garum pada kamis (07/02/2019).

Sebanyak 200 peserta dari perwakilan guru SMA/SMK Negeri, guru TK/PAUD se kabupaten Blitar, fatayat NU dan ibu-ibu pengurus daerah Aisiyah kabupaten Blitar  serta mahasiswi dari perguruan tinggi se kabupaten Blitar.

Acara tersebut menghadirkan narasumber   Prof. Dr. Drs. Widodo, S.H., M.H dosen Universitas Winuwardhana Malang, ketua KPU Imron Nafifah, SP., MAP serta Komisioner Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria. Partisipasi politik perempuan dalam pemilu bertujuan untuk membangun peran serta kesadaran kritis dalam penggunaan hak politik terhadap seluruh proses dan tahapan pemilihan umum.

Wakil bupati Blitar Marhaenis UW dalam sambutannya menyampaikan kaum perempuan telah banyak memberikan kontribusi pada sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu sangat penting pendidikan politik bagi perempuan agar melek politik.

Para Peserta Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih Perempuan

“Perempuan sebagai pemilih akan dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan cerdas. Sehingga dengan meningkatnya kapasitas perempuan kaum perempuan,  diharapkan mendorong partisipasi politiknya. Setidaknya datang ke tempat pemungutan suara dengan seperangkat pengetahuan yang cukup, agar tidak golput. “ Tuturnya.

Kepala Bakesbangpol Dicky Cobandono, S.Sos., M.Si juga menuturkan kegiatan semacam ini perlu dilakukan mengingat kaum perempuan dalam pemilu 2019 begitu istimewa hingga diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017.

“Dari kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan semacam ini untuk milenial. Hari ini untuk kaum perempuan. Ke depan sampai bulan maret akan ada kegiatan yang sama agar pilihan yang kita laksanakan baik pileg maupun pilpres 2019 akan lebih sukses artinya dalam tingkat kehadirannya.” Kata Dicky Cobandono, S.Sos., M.Si.

Selanjutnya Bakesbangpol akan terus melakukan sosialisasi ke pelaksana, panwas kecamatan, PPK, PPL, PPS, Camat dan Mustika di kecamatan dan desa termasuk bagi Caleg. Harapannya bisa di tularkan untuk warga masyarakat agar pileg dan pilres 2019 bisa sukses dan lancar. (EM-Diskominfo)

Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

SAKIP, Katalisator Terciptanya Efisiensi Anggaran berbasis kinerja

SAKIP, katalisator terciptanya efisiensi anggaran berbasis kinerja

SAKIP, katalisator terciptanya efisiensi anggaran berbasis kinerjaPemerintah Kabupaten Blitar harus kembali bekerja keras untuk mewujudkan nilai SAKIP BB. Mengingat penyerahan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2018 masih mendapatkan nilai B. Kendati demikian Sekretaris Daerah, Drs. Totok Subihandono, M.Si memberikan apresiasi kepada seluruh OPD terkait atas kerja kerasnya untuk meraih nilai tersebut. Hal ini mengemuka usai menerima  hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II yang meliputi DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT di Hotel Tulip Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, 6 Pebruari 2019.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam sambutannya pada kegiatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II yang meliputi DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 11 pemerintah provinsi dan 150 kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam wilayah II berhasil menghemat Rp 22,3 Triliun. Secara nasional, SAKIP Tahun 2018 telah berhasil menghemat pemborosan anggaran sebesar Rp 65,1 triliun.

Dia juga menyampaikan, melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah berubah, bukan lagi sekadar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, namun bagaimana melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran tersebut.  Menurutnya, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegitan yang tidak penting, yang tidak mendukung kinerja instansi.

Menteri Syafruddin menegaskan, evaluasi SAKIP bukan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapi indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami. Mantan Wakapolri juga menyampaikan, pihaknya akan membantu daerah dalam menyusun perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberikan masukan, serta mengawasi target capaian program tersebut.

Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari ‘program siluman’ yang berpotensi penyimpangan. Ironisnya e-budgeting juga tidak terintegrasi utuh dengan outcome kinerja, sehingga belum mampu mencegah pemborosan. Untuk itu, dibentuklah e-performance based budgeting sebagai program quick win yang harus selesai dalam periode 2 (dua) tahun mendatang.

Sesuai siaran pers dari Kementerian PAN RB menyebutkan, permasalahan yang banyak terjadi  adalah banyaknya program yang tidak tepat sasaran sehingga anggaran banyak yang terbuang sia-sia. Paradigma dihampir seluruh instansi adalah bagaimana menghabiskan anggaran, namun belum tentu anggaran yang dihabiskan bermanfaat.

Dalam kesempatan itu, Menpan RB mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya. Pasalnya, mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah tidaklah mudah.

Hal senada juga disampaikan oleh  Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh. Dia mengatakan, untuk mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan saja, sebagaimana praktek yang selama ini terjadi. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Efisiensi harus dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat Undang-Undang.

Untuk diketahui, ada lima peraturan perundangan yang perlu dipahami bersama, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Menurutnya, kelima peraturan perundangan tersebut mengamanatkan birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP yang tidak lain merupakan pengejawantahan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. Dengan kata lain, SAKIP mengarahkan birokrasi kita untuk menetapkan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat. SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya. Terkait hal itu, untuk mendorong percepatan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada 83 kementerian/lembaga dengan 418 Unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1027 OPD dan 518 Kabupaten/kota dengan 20.756 OPD.

Sementara itu untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah, Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian tersebut dilakukan bukan sekedar dalam rangka menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.  (Humas)

 

Jatim Siap Wujudkan Pemilu Yang Aman dan Demokratis

Jatim Siap Wujudkan Pemilu Yang Aman dan Demokratis

jatim siap wujudkan pemilu yang aman dan demokratis.Blitar – Gubernur Soekarwo atau lebih akrab dengan sebutan Pakde Karwo ini juga mengatakan, makna pemilihan umum dalam suatu negara pada aspek Hankam adalah terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Untuk itu  kunci dari kondusivitas di Jawa Timur adalah silaturahmi dan musyawarah mufakat. Dan intinya Jawa Timur Siap menhadapi Pemilu yang tertib, netral dan kondusif.

Sementara itu  Soedarmo Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mengatakan, Pemilu adalah proses penguatan kehidupan demokrasi, serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan terlembaga. Menurutnya, kewaspadaan dini di daerah adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.  Hal ini memedomani Permendagri Nomor 2 Tahun 2018, pasal 24 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Kemendagri menginstruksikan kepada daerah untuk membentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Untuk diketahui, Rakor ini dihadiri 2477 peserta, terdiri dari Unsur TNI-Polri, anggota KPU-Bawaslu, dan Forkopimda Prov. Jawa Timur. (Humas)

BERITA KEMARIN KLIK DISINI

Tahun 2019 merupakan tahun politik karena akan diselenggarakan pemilihan anggota legislatif sekaligus pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tepatnya atnggal 17 April 2019. Bahkan Pemilu pada 2019 ini, sangat berarti. Pasalnya, pemilihan Presiden, Wakil presiden, serta Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan dipilih pada hari yang sama. Harapannya, pesta demokrasi ini berlangsung tertib, aman dan kondusif. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo pada Rapat Koordinasi Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jawa Timur pada Senin (4/2/2019) di Gedung Convention Hall Grand City Surabaya.