Tag Archives: kitakompakbisa

BLITARKAB. Menuju tahapan masa tenang pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Blitar menggelar Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang di Alon-alon Kanigoro yang diikuti oleh ribuan peserta apel dari pengawas Kabupaten, Kecamatan hingga Desa , Jum’at (12/04/2019). Kesiapan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang ditandai pelepasan balon oleh Bupati Blitar H. Rijanto.

Hadir dalam apel tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kapolres Blitar, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kabupaten Blitar.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahudin mengatakan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang merupakan salah satu ikhtiar Bawaslu Kabupaten Blitar untuk menekan sekecil-kecilnya terjadinya praktik politik uang.

“Kita ketahui laporan dari masyarakat bahwa peserta pemilu tidak lepas dari yang namanya biaya politik dan money politik, untuk itu hari ini kami menyiagakan seluruh pengawas TPS kami berjumlah 4.753 untuk mengawal praktik politik uang di masa hari tenang itu. Mulai tanggal 14-16 april, mereka akan berpatroli masuk kampung untuk melakukan edukasi dan pecegahan agar tidak terjadi yang namanya politik uang itu,” tuturnya.

Menurut data Bawaslu Kabupaten Blitar pengawas TPS berjumlah 4.753. Bawaslu sudah memberikan pembekalan, bimtek maupun pelatihan kepada TPS sehingga sudah siap melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pencegahan dan penindakan ketika nanti terjadi politik uang.

“Diketahui potensi kecurangan sangat besar sekali, mereka tidak akan lepas dari yang namanya politik uang, tapi kami ingin menegaskan untuk menolak dan melawan yang namanya politik uang tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu Bupati Blitar H. Rijanto mengatakan hasil yang terbaik dari pemilu 2019, termasuk menghindari money politik sehingga jika politik uang masih ada kualitas pemilu kurang bagus. Apalagi yang namanya pemilu biaya triliunan. Jika hanya dirusak dengan politik uang  itu sayang sekali.

“Pemilu 2019 ini merupakan sarana untuk membentuk negara yang semakin berkualitas demokrasinya, dengan harapan demokrasi yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang sangat bermanfaat untuk rakyat.  Oleh karena itu  diawali dengan pemilu, tentunya kita hindari kesalahan-kesalahan sekecil-kecilnya termasuk menghindari politik uang,” kata orang nomor satu di Kabupaten Blitar. (EM-DISKOMINFO)

BLITARKAB. KPU Kabupaten Blitar menggelar sosialisasi akbar kembali melalui konser musik damai yang bertemakan pemilih berdaulat negara kuat di lapangan Kademangan Blitar, Sabtu (16/03/2019). Acara tersebut merupakan Program KPU RI yang harus dilakukan oleh KPU Blitar dengan tujuan untuk masyarakat agar lebih tahu bahwa nanti pada hari rabu 17 april 2019 ada pemilu Pilpres dan Pileg.

Sebelumnya KPU juga menggelar sosialisasi pemilu damai dengan Bintang tamu cak percil di Alon-alon Pemda Kabupaten Blitar. Untuk kali ini menghadirkan Bintang tamu Tasya Rosmala yang dimeriahkan oleh OM Java. Konser musik damai tersebut dibuka oleh ketua KPU Kabupaten Blitar Imron Nafifah, SP, MAP juga dihadiri Forkopimda Kabupaten Blitar,  Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Dicky Cobandono, S.Sos., M.Si, OPD terkait yang tergabung dalam tim fasilitasi untuk kelancaran pemilu 2019, Ketua Bawaslu, Ketua Partai Politik se Kabupaten Blitar, PPK, PPL dari kecamatan Kademangan.

Ribuan penonton memadati lapangan Kademangan, tidak hanya dari masyarakat sekitar akan tetapi dari berbagai wilayah Blitar Raya lainnya baik dari kalangan anak muda sampai orang tua. Pemencetan tombol yang dilakaukan bersama-sama dengan Forkopimda terkait, kepala Bakesbangpol, Ketua KPU dan beberapa perwakilan partai politik menandakan dimulainya konser musik damai tersebut.

KPU Kabupaten Blitar Imron Nafifah, SP, MAP dalam sambutannya mengatakan dengan diadakan gelar pemilu damai tersebut agar partisipasi masyarakat di Kabupaten Blitar nanti akan meningkat dengan capaian target KPU RI adalah 77,5%.

Diketahui  surat suara untuk pemilu 2019 nanti akan ada lima surat suara yakni yang pertama pemilih Presiden dan Wakil Presiden dengan surat suara warna abu-abu, pemilih DPR RI surat suara warna kuning, pemilih DPD surat suara warna merah, DPRD Provinsi surat suara warna biru dan warna hijau untuk DPRD Kabupaten.

“KPU memastikan dalam masyarakat ini sudah terdaftar di dalam daftar pemilih, kemudian agar masyarakat bisa mengenali lima surat suara pemilu 2019 tersebut. Setelah masyarakat mengenali surat suaranya diharapkan mengenali calon-calonnya, baru nanti menggunakan hak pilihnya siapa yang akan di coblos pemilih itu sendiri,” tutur Imron Nafifah.

Nafifah mengungkapkan perkembangan untuk masyarakat Kabupaten Blitar cukup antusias setiap kegiatan yang diadakan oleh KPU maupun oleh Pemda Kabupaten Blitar yaitu dari tim fasilitasi. Sehingga dari antusias tersebut  KPU  optimis bahwa nanti partisipasi masyarakat akan meningkat.

“Partai politik juga sudah mau pro aktif dalam sosialisasi yang diadakan oleh KPU karena ini sosialisasi untuk pendidikan hak pilih agar pemilih di Kabupaten Blitar ini mau menggunakan hak pilihnya dan menjadi pemilih yang cerdas,” tambahnya.

Diakhir sambutannya ia mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Blitar untuk menggunakan hak pilih sebaik-baiknya karena dengan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar ini menggunakan hak pilihnya maka masyarakat ini berdaulat maka Negara Indonesia ini akan menjadi kuat dan tentunya untuk pemerintahan di Kabupaten Blitar.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Dicky Cobandono, S.Sos., M.Si, sangat mengapresiasi kegiatan pemilu damai penyelenggara plieg dan pilpres, dalam hal ini KPU Bawaslu dan bersama-sama dengan masyarakat.

Dicky Cobandono berharap semua masyarakat juga pemerintah dan penyelenggara baik KPU dan Bawaslu serta stakeholder bersama-sama mensukseskan Pileg dan Pilpres nanti yang aman dan lancar sesuai UU yang berlaku.

Selanjutnya, KPU akan menggelar Pemilu Run yaitu pada tanggal 7 april 2019 bertempat di Taman Idaman Hati (RTH) Wlingi Blitar, kegiatan tersebut akan dilaksanakan serentak se Indonesia. (EM-DISKOMINFO)

BLITARKAB-Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Blitar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan kunjungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) Dirjen Aspasaf (Asia Pasifik dan Afrika) bersama Duta Besar negara Timur Tengah ke Kabupaten Blitar di ruang rapat (Candi Simping) lantai II Kantor Bupati Blitar di Kanigoro pada hari Senin (25/02/2019).

Rapat Koordinasi untuk persiapan kunjungan Duta Besar ini dihadiri oleh OPD Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait, juga menggandeng instansi vertikal, unsur kepolisian serta Asosiasi Coklat dan pengelola destinasi wisata di Kabupaten Blitar.

Asisten Administrasi Umum Mahadhin CU mengatakan bahwa kegiatan ini adalah tindak lanjut dari acara Inagurasi Potensi, Wisata dan Investasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada tanggal 8 Februari 2019 yang lalu di Jakarta. Sebanyak 18 Perwakilan Asing Negara Timur Tengah setingkat Duta Besar saat itu hadir diantara 63 perwakilan negara-negara Asia Pasifik dan Afrika. Sementara itu untuk kunjungan Duta Besar Timur Tengah ke Kabupaten Blitar akan direncanakan pada tanggal 5-8 Maret 2019 nanti.

“Maksud dari kunjungan Duta Besar ini adalah agar pihak asing yang diwakili Diplomat dari negara-negara Timur Tengah memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai potensi TTI (Tourism, Trade and Investment) yang dimiliki oleh kabupaten Blitar,” demikian dikutip dari penjelasan oleh Luhur Sejati selaku Plt Disparbudpora.

Selain itu, adanya kunjungan Duta Besar ini juga bertujuan untuk mengenalkan potensi TTI yang dimiliki Blitar kepada Diplomat dari negara-negara Timur Tengah, memberikan kesempatan kepada Pemerintah dan Pelaku Usaha di Blitar dan sekitarnya untuk menyampaikan langsung dan mendiskusikan potensi TTI yang dimiliki masing-masing agar semakin menarik minat mitra asing untuk bekerjasama di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata, mengenalkan fungsi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan promosi TTI yang dimiliki masing-masing daerah agar dapat menembus pasar internasional. Kunjungan ini juga bertujuan untuk memberikan masukan-masukan dalam upaya perbaikan kinerja promosi TTI di Indonesia dengan melakukan comparative case terhadap hal-hal baik dan telah dilakukan negara lain bagi kemajuan TTI di negaranya untuk diterapkan di Indonesia.

Sampai hari Jum’at (22/02/2019), setidaknya ada enam negara Timur Tengah yang telah memberi konfirmasi atas kunjungannya ke Kabupaten Blitar, yaitu, Bahrain, Jordan, Mesir, Maroko, Irak dan Tunisia. Mereka dijadwalkan akan mengikuti serangkaian acara di Kabupaten Blitar meliputi kunjungan ke sentra IKM dan destinasi wisata, juga beberapa kunjungan membahas TTI (Tourism, Trade and Investment).

Untuk suksesnya kunjungan tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Blitar juga akan menyiapkan penerjemah demi keberlangsungan komunikasi yang efektif antara Pemkab Blitar dan kunjungan Duta Besar asing yang hadir. /NA/

BLITARKAB. Menyambut Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar bersama masyarakat menggelar aksi kali bersih di sepanjang Desa Banggle untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan di Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Minggu (17/2/2019).

Sungai merupakan primadona dan memegang peranan sangat penting dalam ekosistem lingkungan. Untuk itu DLH Kabupaten Blitar butuh sinergitas dengan lintas elemen masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang bersih, asri dan lestari.

Dalam aksi tersebut turut hadir Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kab. Blitar, Ir. FX Gunarti Sriwulan, Kepala Seksi Kebersihan DLH Kab. Blitar, Ir. Tulus Dwi Harminto, dan Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan DLH Kab. Blitar, Eko Harnanto, SP.

Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan DLH Kabupaten Blitar Eko Harnanto, SP mengatakan dalam mewujudkan Kabupaten Blitar yang bersih, asri dan lestari butuh adanya kesadaran dari masyarakat termasuk menjaga kebersihan sungai.

“Menjaga kebersihan sungai bisa dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, masyarakat yang tinggal di sekitaran sungai harus memberikan kontrol, dengan menegur bila menemui pihak-pihak yang membuang sampah di sungai,” Tuturnya.

Tidak hanya menyambut HPSN, kegiatan ini juga dalam rangka mendukung terwujudnya desa atau kelurahan berseri, Adipura dan gerakan terpadu kali bersih. Sehingga untuk terwujudnya ke tiga hal tersebut masyarakat harus memiliki prioritas utama yakni menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Pemasangan papan imbauan juga dilakukan oleh DLH Kabupaten Blitar guna masyarakat dapat membaca dan lebih peduli terhadap lingkungan.

Sementara itu, Kepala Desa Banggle Nur Huda mengungkapkan rasa bangga karena sekitar 300 warganya terlihat sangat bersemangat membersihkan sampah-sampah, terlebih banyak ditemui sampah dari limbah rumah tangga salah satunya pampers.

“Warga antusias mencabuti rumput liar yang tumbuh di dasar sungai. Semoga aksi untuk menjaga ekosistem lingkungan ini bisa berkelanjutan mengingat saat ini masih musim hujan. Sungai sangat rentan sekali dengan tumpukan sampah akibat luapan air hujan,” Ungkapnya

Nur Huda juga menjelaskan saat ini sedang merajalela wabah demam berdarah sehingga diharapkan masyarakat lebih antisipasi untuk menjaga kebersihan lingkungan termasuk menjaga kebersihan sungai tersebut.

“Harapan kami masyarakat kian sadar untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai. Sungai bukan tempat sampah. Kami terus sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama merawat dan melestarikannya,” Tutur Nur Huda.

Sampah-sampah yang terkumpul dari aksi tersebut diangkut dengan mobil truk milik DLH Kabupaten Blitar. Rencananya sampah tersebut akan dipilah sesuai kegunaan. Untuk sampah plastik akan didaur ulang sementara sampah organik akan digunakan sebagai pupuk pertanian oleh warga Desa Banggle. (EM-DISKOMINFO)

BLITARKAB. Semangat anti narkoba terus digelorakan oleh pemerintah kabupaten Blitar, pada kesempatan ini kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H beserta rombongan hadir ke Blitar melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk menyampaikan  bagaimana bahayanya narkoba pada jum’at malam (08/02/2019) di Kantor Pemkab Blitar.

Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh BNN Provinsi Jawa Timur, Wakil Walikota Blitar, anggota Forkopimda Blitar, BNN Kabupaten Blitar dan kepala OPD Kabupaten Blitar.

Pemerintah kabupaten Blitar bekerjasama dengan BNNK Kabupaten Blitar terus bersinergi dalam melaksanakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN)  di kabupaten Blitar. Program P4GN ini dilakukan di sebagian besar OPD, lembaga pendidikan, di setiap kecamatan, Ormas hingga kepelosok-pelosok desa.

“Ada beberapa relawan dan penggiat anti narkoba BNNK Blitar yang tersebar di berbagai pelosok-pelosok desa. Mengingat bahaya narkoba harus di perangi bersama, untuk itu dengan adanya program P4GN  ini  seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah dan memberantas guna menyelamatkan masyarakat  yang kita cintai bersama” Kata Wakil Bupati Marhaenis UW dalam sambutannya.

Pemkab  Blitar bergerak untuk mengoptimalkan program P4GN yang mana hal tersebut sesuai peraturan Bupati Blitar No.6 Tahun 2017 Tentang P4GN di Wilayah Kabupaten Blitar. Diikuti dengan keputusan Bupati Blitar No. 188/125/409.06/KPTS/2017 Tentang pembentukan tim koordinasi terpadu dan kelompok kerja P4GN di kabupaten Blitar yang diketuai oleh Wakil Bupati Blitar Marhaenis UW.

Adanya Inpres No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN di sambut baik oleh pemerintah kabupaten Blitar. Sehingga dalam kesempatan tersebut kepala BNN Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H menyerahkan buku berisi Inpres tersebut kepada Wakil Bupati Blitar Marhaenis UW. Sebaliknya Wabup Marhaenis memberikan cinderamata kepada Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H .

Kepala BNN RI Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H  mengatakan peran pemerintah daerah sangat penting untuk memberantas narkoba. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya menguatkan tim P4GN dan  mengenalkan bahayanya narkoba ke elemen masyarakat.

“Selain Peran penting Pemda untuk memberantas narkoba, juga penting memberikan tempat rehabilitasi yang dibutuhkan untuk menangani pengguna narkoba. Mengingat ada tiga jenis pengguna narkoba di Indonesia, yang pertama sekedar mencoba, kedua coba-coba dan terakhir pecandu.  Diantara jenis pengguna narkoba tersebut yang paling berbahaya yakni coba-coba.”Ungkapnya

Marhaenis menuturkan pendapat terkait tempat rehabilitasi tersebut bahwa di kabupaten Blitar sudah ada tempat rehabilitasi untuk pengguna narkoba sehingga yang ada tersebut di maksimalkan, diberikan fasilitas terbaik dan mempersiapkan dokter-dokter jiwa agar bisa memberikan penanganan terbaik untuk pengguna narkoba. Harapannya kabupaten Blitar bersih narkoba dan katakan tidak untuk narkoba.  (EM-Diskominfo)

Pendidikan Politik Bagi Pemilih Perempuan di Kabupaten Blitar

Blitarkab. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) kabupaten Blitar kembali mengadakan acara sosialisasi  pendidikan politik, namun yang berbeda kali yakni bagi pemilih perempuan dengan mengusung tema Menyongsong Pemilu 2019 : Menuju Perempuan Cerdas dan Berdemokrasi. Acara tersebut di buka oleh wakil bupati Blitar Marhaenis UW, S.Sos di LEC Pojok Garum pada kamis (07/02/2019).

Sebanyak 200 peserta dari perwakilan guru SMA/SMK Negeri, guru TK/PAUD se kabupaten Blitar, fatayat NU dan ibu-ibu pengurus daerah Aisiyah kabupaten Blitar  serta mahasiswi dari perguruan tinggi se kabupaten Blitar.

Acara tersebut menghadirkan narasumber   Prof. Dr. Drs. Widodo, S.H., M.H dosen Universitas Winuwardhana Malang, ketua KPU Imron Nafifah, SP., MAP serta Komisioner Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria. Partisipasi politik perempuan dalam pemilu bertujuan untuk membangun peran serta kesadaran kritis dalam penggunaan hak politik terhadap seluruh proses dan tahapan pemilihan umum.

Wakil bupati Blitar Marhaenis UW dalam sambutannya menyampaikan kaum perempuan telah banyak memberikan kontribusi pada sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu sangat penting pendidikan politik bagi perempuan agar melek politik.

“Perempuan sebagai pemilih akan dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan cerdas. Sehingga dengan meningkatnya kapasitas perempuan kaum perempuan,  diharapkan mendorong partisipasi politiknya. Setidaknya datang ke tempat pemungutan suara dengan seperangkat pengetahuan yang cukup, agar tidak golput. “ Tuturnya.

Kepala Bakesbangpol Dicky Cobandono, S.Sos., M.Si juga menuturkan kegiatan semacam ini perlu dilakukan mengingat kaum perempuan dalam pemilu 2019 begitu istimewa hingga diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017.

“Dari kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan semacam ini untuk milenial. Hari ini untuk kaum perempuan. Ke depan sampai bulan maret akan ada kegiatan yang sama agar pilihan yang kita laksanakan baik pileg maupun pilpres 2019 akan lebih sukses artinya dalam tingkat kehadirannya.” Kata Dicky Cobandono, S.Sos., M.Si.

Selanjutnya Bakesbangpol akan terus melakukan sosialisasi ke pelaksana, panwas kecamatan, PPK, PPL, PPS, Camat dan Mustika di kecamatan dan desa termasuk bagi Caleg. Harapannya bisa di tularkan untuk warga masyarakat agar pileg dan pilres 2019 bisa sukses dan lancar. (EM-Diskominfo)

Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

SAKIP, katalisator terciptanya efisiensi anggaran berbasis kinerja

SAKIP, katalisator terciptanya efisiensi anggaran berbasis kinerja – Pemerintah Kabupaten Blitar harus kembali bekerja keras untuk mewujudkan nilai SAKIP BB. Mengingat penyerahan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2018 masih mendapatkan nilai B. Kendati demikian Sekretaris Daerah, Drs. Totok Subihandono, M.Si memberikan apresiasi kepada seluruh OPD terkait atas kerja kerasnya untuk meraih nilai tersebut. Hal ini mengemuka usai menerima  hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II yang meliputi DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT di Hotel Tulip Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, 6 Pebruari 2019.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam sambutannya pada kegiatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II yang meliputi DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 11 pemerintah provinsi dan 150 kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam wilayah II berhasil menghemat Rp 22,3 Triliun. Secara nasional, SAKIP Tahun 2018 telah berhasil menghemat pemborosan anggaran sebesar Rp 65,1 triliun.

Dia juga menyampaikan, melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah berubah, bukan lagi sekadar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, namun bagaimana melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran tersebut.  Menurutnya, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegitan yang tidak penting, yang tidak mendukung kinerja instansi.

Menteri Syafruddin menegaskan, evaluasi SAKIP bukan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapi indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami. Mantan Wakapolri juga menyampaikan, pihaknya akan membantu daerah dalam menyusun perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberikan masukan, serta mengawasi target capaian program tersebut.

Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari ‘program siluman’ yang berpotensi penyimpangan. Ironisnya e-budgeting juga tidak terintegrasi utuh dengan outcome kinerja, sehingga belum mampu mencegah pemborosan. Untuk itu, dibentuklah e-performance based budgeting sebagai program quick win yang harus selesai dalam periode 2 (dua) tahun mendatang.

Sesuai siaran pers dari Kementerian PAN RB menyebutkan, permasalahan yang banyak terjadi  adalah banyaknya program yang tidak tepat sasaran sehingga anggaran banyak yang terbuang sia-sia. Paradigma dihampir seluruh instansi adalah bagaimana menghabiskan anggaran, namun belum tentu anggaran yang dihabiskan bermanfaat.

Dalam kesempatan itu, Menpan RB mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya. Pasalnya, mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah tidaklah mudah.

Hal senada juga disampaikan oleh  Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh. Dia mengatakan, untuk mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan saja, sebagaimana praktek yang selama ini terjadi. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Efisiensi harus dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat Undang-Undang.

Untuk diketahui, ada lima peraturan perundangan yang perlu dipahami bersama, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Menurutnya, kelima peraturan perundangan tersebut mengamanatkan birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP yang tidak lain merupakan pengejawantahan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. Dengan kata lain, SAKIP mengarahkan birokrasi kita untuk menetapkan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat. SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya. Terkait hal itu, untuk mendorong percepatan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada 83 kementerian/lembaga dengan 418 Unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1027 OPD dan 518 Kabupaten/kota dengan 20.756 OPD.

Sementara itu untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah, Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian tersebut dilakukan bukan sekedar dalam rangka menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.  (Humas)