Tag Archives: #pemkabblitar

BLITAR KAB – Sebagai wujud komitmen mengenalkan potensi Kabupaten Blitar dikancah Nasional bahkan Internasional, Bupati Blitar, Hj. Rini Syarifah ikut serta mendampingi pagelaran Kresnayana yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Kegiatan yang juga dipadukan dengan gelar produk UMKM Kabupaten Blitar ini dilaksanakan pada Minggu, 27 November 2022.

Dalam sambutannya Bupati Rini Syarifah menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, dipamerkan seni budaya Kresnayana dengan lakon The Romance of Kresna. Selain itu juga diperkenalkan produk unggulan Kabupaten Blitar. “Harapannya, potensi yang ada di Kabupaten Blitar bisa makin dikenal oleh khalayak, dan Alhamdulillah jika ini mampu memikat hati investor. Mengingat Kabupaten Blitar yang dikenal dengan sebutan Land of Kings atau tanah para raja mempunyai potensi wisata yang luar biasa. Mulai wisata alam, seni budaya, sejarah dan kuliner,” ungkapnya

Lebih lanjut orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini berharap agar dengan pagelaran ini mampu menjadi obat rindu kampung halaman bagi warga Blitar yang berada di Jakarta. “Saya juga minta panjenengan menjadi influencer untuk menyampaikan tentang keindahan Kabupaten Blitar dengan segala potensinya, sehingga suatu ketika mereka tertarik dan mengunjungi Kabupaten Blitar,” pungkasnya.

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Blitar

BLITAR KAB – Hari ini Kamis (20/2/2019) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar mengadakan Sosialisasi Aplikasi SIKK ( Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten) di Kantor BPBD Kabupaten Blitar.

BLITARKAB- Setelah proses yang panjang, akhirnya PT. Cahaya Sejahtera Sentosa yang bergerak di bidang produksi Tiwul Instant di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, resmi menyerahkan Assetnya kepada Pemerintah Kabupaten Blitar pada Jumat (1/03/2019) di Pendopo RHN Kabupaten Blitar.

Proses penyerahan asset ini sebagai akhir dari kerjasama Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. Cahaya Sejahtera Sentosa yang ditandai dengan penandatangan Berita Acara Penyerahan Asset dengan Kompensasi Antara Liquidator PT. Cahaya Sejahtera Sentosa dengan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Pada Berita Acara ini disebutkan bahwa: PT. Cahaya Sejahtera Sentosa selaku Pihak Pertama menyerahkan Assetnya berupa: Bangunan Induk, Rumah Dinas, Mushola, Pos Satpam, Pagar Depan, Pagar Samping, Jalan Aspal Kolam, Gedung Pabrik, Sarana Listrik, Inventaris Kantor dan Mess kepada Bupati Blitar selaku Pihak Kedua.

Dan sebagai Kompensasi Pihak Kedua menyerahkan selembar Saham Nomor: 06/CSS/2010 an. Pemerintah Kabupaten Blitar dan Uang Kompensasi sebesar Rp. 1.101.270.000,- kepada Pihak Pertama. Dengan demikian maka resmi sudah pengakhiran kerjasama Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. Cahaya Sejahtera Sentosa.

Seperti diinformasikan sebelumnya, nantinya gedung ini akan digunakan sebagai depo arsip oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip. Hal ini atas persetujuan Tim pemanfaatan gedung yang telah diajukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip. /NA/

BLITARKAB. Menyambut Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar bersama masyarakat menggelar aksi kali bersih di sepanjang Desa Banggle untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan di Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Minggu (17/2/2019).

Sungai merupakan primadona dan memegang peranan sangat penting dalam ekosistem lingkungan. Untuk itu DLH Kabupaten Blitar butuh sinergitas dengan lintas elemen masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang bersih, asri dan lestari.

Dalam aksi tersebut turut hadir Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kab. Blitar, Ir. FX Gunarti Sriwulan, Kepala Seksi Kebersihan DLH Kab. Blitar, Ir. Tulus Dwi Harminto, dan Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan DLH Kab. Blitar, Eko Harnanto, SP.

Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan DLH Kabupaten Blitar Eko Harnanto, SP mengatakan dalam mewujudkan Kabupaten Blitar yang bersih, asri dan lestari butuh adanya kesadaran dari masyarakat termasuk menjaga kebersihan sungai.

“Menjaga kebersihan sungai bisa dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, masyarakat yang tinggal di sekitaran sungai harus memberikan kontrol, dengan menegur bila menemui pihak-pihak yang membuang sampah di sungai,” Tuturnya.

Tidak hanya menyambut HPSN, kegiatan ini juga dalam rangka mendukung terwujudnya desa atau kelurahan berseri, Adipura dan gerakan terpadu kali bersih. Sehingga untuk terwujudnya ke tiga hal tersebut masyarakat harus memiliki prioritas utama yakni menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Pemasangan papan imbauan juga dilakukan oleh DLH Kabupaten Blitar guna masyarakat dapat membaca dan lebih peduli terhadap lingkungan.

Sementara itu, Kepala Desa Banggle Nur Huda mengungkapkan rasa bangga karena sekitar 300 warganya terlihat sangat bersemangat membersihkan sampah-sampah, terlebih banyak ditemui sampah dari limbah rumah tangga salah satunya pampers.

“Warga antusias mencabuti rumput liar yang tumbuh di dasar sungai. Semoga aksi untuk menjaga ekosistem lingkungan ini bisa berkelanjutan mengingat saat ini masih musim hujan. Sungai sangat rentan sekali dengan tumpukan sampah akibat luapan air hujan,” Ungkapnya

Nur Huda juga menjelaskan saat ini sedang merajalela wabah demam berdarah sehingga diharapkan masyarakat lebih antisipasi untuk menjaga kebersihan lingkungan termasuk menjaga kebersihan sungai tersebut.

“Harapan kami masyarakat kian sadar untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai. Sungai bukan tempat sampah. Kami terus sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama merawat dan melestarikannya,” Tutur Nur Huda.

Sampah-sampah yang terkumpul dari aksi tersebut diangkut dengan mobil truk milik DLH Kabupaten Blitar. Rencananya sampah tersebut akan dipilah sesuai kegunaan. Untuk sampah plastik akan didaur ulang sementara sampah organik akan digunakan sebagai pupuk pertanian oleh warga Desa Banggle. (EM-DISKOMINFO)

BLITARKAB. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DinKop dan UM) Kabupaten Blitar menyelenggarakan rapat koordinasi membahas persiapan kerjasama MoU Bukalapak Indonesia lewat komunitas Bukalapak Blitar dengan pemerintah Kabupaten Blitar, Launching Kampung Marketing Online di Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun, juga Gelar Panggung UKM (Usaha Kreatif Mandiri) di Ruang Perdana Blitar pada hari Kamis (14/02/2019).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh DinKop dan UM, Dinas Kominfo, Bappeda, DPMPTSP, Dinas Perindag, DInas Porbudpora, Bagian Ekobang, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Camat Talu, Lurah Kaweron, Komunitas Bukalapak, Sedulur UKM dan USAID JAPRI dengan tiga narasumber, yaitu Kepala Bidang Pemasaran Dinkop UM Drs. Hari Widodo, M.M., Kepala Dinas Kominfo Eko Susanto, ST., MSi., dan Salsabela  Fauziah Al Khusna, Community Engagement Officer Regional II Bukalapak Indonesia.

Komunitas Bukalapak tersebar pada 142 Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Bukalapak terbagi menjadi tiga regional untuk komunitasnya. Regional I ada di seluruh Sumatera, Jabodetabek dan Jawa Barat. Regional II untuk Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Sedang Regional III meliputi Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Perjalanan Komunitas Bukalapak Blitar berawal dari lima orang yang bertemu di akhir tahun 2016. Di awal tahun 2017, kelima orang itu mendirikan komunitas Bukalapak Blitar. “Tahun pertama komunitas ya masih begitu-begitu saja. Karena orang juga belum terlalu tahu tolak ukur sukses menjadi pelapak itu apa, baru di tahun 2018 mulai banyak perekrutran anggota,” Ungkap Alfian Andri, seorang Ranger, sebutan untuk koordinator lapangan komunitas Bukalapak.

Salsabela mengatakan bahwa untuk saat ini Komunitas Bukalapak Blitar sangat aktif dibandingkan dengan komunitas yang lainnya. “Anggota dari Komunitas Bukalapak Blitar terdiri dari pemuda pemudi yang aktif. Gairah dan aspirasi untuk berprestasi nya tinggi. Dan juga anggota komunitas saling menebar manfaat bagi masyarakat sekitar” ungkapnya. Sebagai Community Engagement Regional II, Salsabela mengaku sudah kali kelima datang ke Blitar. “Kesan saya sih (tentang Blitar) amazing. Amazing banget. Awalnya saya nggak nyangka, karena Blitar itu kotanya kecil dan jauh. Kalau kesini pakai pesawat harus lewat Malang atau Surabaya. Tapi melalui komunitas Bukalapak, kegiatan mereka memberi dampak yang positif, baik sebagai anggota ataupun berdampak bagi orang lain berupa jejaring atau networking.”

Komunitas Bukalapak pernah menjadi jawara Lomba Komunitas kategori komunitas teraktif mengalahkan 141 kota/kabupaten di Indonesia. Selain itu, dari delapan nominasi penghargaan, komunitas Bukalapak Blitar berhasil membawa empat penghargaan pada Kopdar Akbar di Nopember 2018 tahun lalu, yaitu jawara untuk Komunitas teraktif, dua award untuk ranger of the year, dan PIC Liga Komunitas terbaik.

“Ranger jawara waktu itu ada dua orang, yaitu saya dan Rangga. Dan dua-duanya adalah orang Blitar,” terang Alfian. Alfian juga mengatakan bahwa sebenarnya durasi penilaian empat bulan sejak April 2018, dengan kriteria penilaian keaktifan anggota, GMV (Gross Merchandise Value) juga omzet komunitas, dia bersama komunitas Bukalapak Blitar sudah merasa yakin akan menang. “Biasanya kan dimiliki kota besar seperti Jogja atau Bandung, sekarang Blitar,” imbuhnya.

Untuk alasan mengapa Bukalapak Indonesia ingin menandatangani MoU di kabupaten Blitar, Salsabela mengatakan bahwa ada dua point pertimbangan, pertama adalah sebelumnya Provinsi Jawa Timur, lewat Gubernur Karwo sudah menandatangani MoU lebih dahulu, sehingga Blitar menjadi turunannya. Kedua karena komunitas Bukalapak Blitar diketahui sebagai komunitas yang sangat aktif.

“Mereka punya cita-cita ingin menjadikan Blitar sebagai kiblat untuk pemasaran online dan pusat belajar. Kalau ada yang ingin belajar pemasaran online makanya datangnya ke markas. Akhirnya muncul ide markas pemasaran online yang ada di Kaweron, Talun Blitar,” terang Salsabela.

Sampai saat ini banyak orang yang tergabung dengan komunitas Bukalapak Blitar dengan latar belakang berbeda-beda. “Lewat Bukalapak, banyak sekali pelapak Blitar yang akhirnya bisa memberdayakan pemuda sekitar dan menciptakan lapangan kerja baru untuk mereka,” kata Salsabela di penghujung wawancara.

Untuk agenda terdekat, selain persiapan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Blitar mereka akan bersiap untuk persiapan ulang tahun komunitas Bukalapak Blitar, juga Launching Kampung Marketing Online di Kaweron, Talun Blitar dan Gelar Panggung UKM (Usaha Kreatif Mandiri) yang melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah dan masyarakat. /NA/

Humas harus turut sukseskan pemilu

Humas harus turut sukseskan pemilu.Blitar– Hubungan Masyarakat (Humas) mengemban tugas sebagai juru bicara pemerintah. Tidak hanya soal kegiatan kepala daerah di tempat humas tersebut bekerja, namun humas juga diharapkan mensosialisasikan capaian pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
Lebih lanjut Mendagri menyampaikan, dalam rapat tersebut membahas soal tugas sosialisasi oleh anggota Bidang Kehumasan. Salah satu sosialisasi yang perlu dilakukan bidang kehumasan adalah mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019. Hak suara masyarakat dijaga, dan agar bisa hadir di TPS. Mengingat, tingkat partisipasi sangat menentukan proses pilpres yang ada. Sehingga dia meminta, humas terus melakukan kampanye. Bukan kampanye (paslon) nomor 01 atau nomor 02, namun kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah, untuk mau datang ke TPS. Humas juga diharapkan bisa menetralisir dan meluruskan isu-isu simpang siur yang pasti akan berseliweran selama pra hingga pasca pelaksanaan Pemilu.
Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, kerja pemerintah selama hampir lima tahun terakhir luar biasa.
Ironisnya, kerja itu selalu dipatahkan oleh berita bohong atau hoaks dan fitnah yang sengaja dimunculkan terus-menerus. Hoaks itu untuk menciptakan kondisi di mana kebenaran seolah menjadi tidak penting lagi sehingga pembenaran yang dikedepankan. Dia juga mengungkapkan tentang istilah firehouse of falsehood yang dilakukan dengan terus memunculkan berita bohong, bertujuan untuk membangun rasa takut. Sehingga menciptakan kondisi ketidakpastian dan keragu-raguan.
Kondisi paradoks ini jika tidak dicermati secara baik, menyebabkan kerja seluruh humas pemerintah sia-sia. Untuk itu,perlunya kolaborasi besar antara KSP dan Kementerian atau Lembaga agar humas bergerak dengan satu narasi besar yang terkoordinasi dengan baik. Menurutnya, ego sektoral harus ditanggalkan. Sehingga apa yang dinarasikan oleh pemerintah mengalir sampai di bawah dan terkendali dengan baik.
Dia menyatakan, sudah menjadi tugas humas untuk melayani masyarakat, termasuk melayani dalam bentuk pelayanan informasi. Sehingga program dan capaian pemerintah harus bisa disampaikan dengan baik oleh para humas kepada masyarakat. Harapannya pula, peran humas bisa optimal.
Untuk diketahui, rakor yang berlangsung di Hotel Bidakara tersebut dihadiri sekitar 1.400 peserta. Diantaranya sekitar 514 Kepala Bagian (Kabag) Humas dan 34 biro humas di tingkat provinsi. Narasumber kegiatan itu antara lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Rudiantara, dan Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali. (Humas)

BLITARKAB. Semangat anti narkoba terus digelorakan oleh pemerintah kabupaten Blitar, pada kesempatan ini kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H beserta rombongan hadir ke Blitar melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk menyampaikan  bagaimana bahayanya narkoba pada jum’at malam (08/02/2019) di Kantor Pemkab Blitar.

Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh BNN Provinsi Jawa Timur, Wakil Walikota Blitar, anggota Forkopimda Blitar, BNN Kabupaten Blitar dan kepala OPD Kabupaten Blitar.

Pemerintah kabupaten Blitar bekerjasama dengan BNNK Kabupaten Blitar terus bersinergi dalam melaksanakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN)  di kabupaten Blitar. Program P4GN ini dilakukan di sebagian besar OPD, lembaga pendidikan, di setiap kecamatan, Ormas hingga kepelosok-pelosok desa.

“Ada beberapa relawan dan penggiat anti narkoba BNNK Blitar yang tersebar di berbagai pelosok-pelosok desa. Mengingat bahaya narkoba harus di perangi bersama, untuk itu dengan adanya program P4GN  ini  seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah dan memberantas guna menyelamatkan masyarakat  yang kita cintai bersama” Kata Wakil Bupati Marhaenis UW dalam sambutannya.

Pemkab  Blitar bergerak untuk mengoptimalkan program P4GN yang mana hal tersebut sesuai peraturan Bupati Blitar No.6 Tahun 2017 Tentang P4GN di Wilayah Kabupaten Blitar. Diikuti dengan keputusan Bupati Blitar No. 188/125/409.06/KPTS/2017 Tentang pembentukan tim koordinasi terpadu dan kelompok kerja P4GN di kabupaten Blitar yang diketuai oleh Wakil Bupati Blitar Marhaenis UW.

Adanya Inpres No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN di sambut baik oleh pemerintah kabupaten Blitar. Sehingga dalam kesempatan tersebut kepala BNN Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H menyerahkan buku berisi Inpres tersebut kepada Wakil Bupati Blitar Marhaenis UW. Sebaliknya Wabup Marhaenis memberikan cinderamata kepada Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H .

Kepala BNN RI Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H  mengatakan peran pemerintah daerah sangat penting untuk memberantas narkoba. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya menguatkan tim P4GN dan  mengenalkan bahayanya narkoba ke elemen masyarakat.

“Selain Peran penting Pemda untuk memberantas narkoba, juga penting memberikan tempat rehabilitasi yang dibutuhkan untuk menangani pengguna narkoba. Mengingat ada tiga jenis pengguna narkoba di Indonesia, yang pertama sekedar mencoba, kedua coba-coba dan terakhir pecandu.  Diantara jenis pengguna narkoba tersebut yang paling berbahaya yakni coba-coba.”Ungkapnya

Marhaenis menuturkan pendapat terkait tempat rehabilitasi tersebut bahwa di kabupaten Blitar sudah ada tempat rehabilitasi untuk pengguna narkoba sehingga yang ada tersebut di maksimalkan, diberikan fasilitas terbaik dan mempersiapkan dokter-dokter jiwa agar bisa memberikan penanganan terbaik untuk pengguna narkoba. Harapannya kabupaten Blitar bersih narkoba dan katakan tidak untuk narkoba.  (EM-Diskominfo)

Tugas Media Massa Merawat Kebangsaan

Tugas Media Massa Merawat Kebangsaan.Blitar – Peran media massa sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat termasuk di Jawa Timur. Jumlah UMKM di Jatim awalnya 4,2 juta menjadi 12 juta UMKM. Ini berkat dukungan media berbasis digital. Demikian ungkapan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dalam sambutannya pada kegiatan Konvensi Nasional Media Massa yang bertema “ Media Massa di Tengah Terpaan : Winner Take All Market, di Sheraton Hotel, Jumat 8 Pebruari 2019.
Lebih lanjut orang nomor satu di Jawa Timur tersebut juga mengatakan, dengan perkembangan media massa di Jawa Timur, masyarakat Jatim semakin terbuka pemikirannya dan semakin demokratis dalam bermasyarakat. Contohnya, dalam pengambilan keputusan dengan DPRD yang disetujui selalu menggunakan musyawarah mufakat. Untuk diketahui, selama 10 belakangan ini, DPRD dalam mengambil keputusan tidak pernah menggunakan voting.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menyampaikan, pasca reformasi, media massa bermunculan di Indonesia. Saat ini ada sekitar 47 ribu media massa dengan 43 ribu media online. Sementara yang terdaftar di Dewan Pers sekitar 2400 media massa. Dan kondisi saat ini 51,1 persen mengakases informasi melalui media digital. Padahal, media cyber belum sepenuhnya bisa dipercaya oleh publik karena masih terdapat hoaks. Lima Tahun terkahir ini bermunculan berita hoaks, yang tebar kebencian, fitnah. Sehingga ini menjadi tugas jurnalis untuk mengungkap kebenaran. Kode etik jurnalistik harus dikembalikan, otoritas kebenaran juga harus dikembalikan. Potensi ekonomi kerakyatan berbasis digital harus dipublish dengan baik. Tugas media massa untuk merawat kebangsaa dan media harus independent.
Ditempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menegaskan, profesionalisme jurnalis sangatlah penting. Media digital bisa dimanfaatkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan yang berlangung di Sheraton Hotel tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Menkominfo diikuti oleh Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum PWI, Atal S Depari dan penanggung jawab HPN 2019, Margiono serta Ketua Dewan Pers. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, duta besar, unsur media dan humas Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur. Narasumber kegiatan tersebut antara lain, Chairul Tanjung, Dahlan Dahi dari Tribun news. (Humas)

SAKIP, katalisator terciptanya efisiensi anggaran berbasis kinerja

SAKIP, katalisator terciptanya efisiensi anggaran berbasis kinerja – Pemerintah Kabupaten Blitar harus kembali bekerja keras untuk mewujudkan nilai SAKIP BB. Mengingat penyerahan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2018 masih mendapatkan nilai B. Kendati demikian Sekretaris Daerah, Drs. Totok Subihandono, M.Si memberikan apresiasi kepada seluruh OPD terkait atas kerja kerasnya untuk meraih nilai tersebut. Hal ini mengemuka usai menerima  hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II yang meliputi DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT di Hotel Tulip Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, 6 Pebruari 2019.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam sambutannya pada kegiatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II yang meliputi DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 11 pemerintah provinsi dan 150 kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam wilayah II berhasil menghemat Rp 22,3 Triliun. Secara nasional, SAKIP Tahun 2018 telah berhasil menghemat pemborosan anggaran sebesar Rp 65,1 triliun.

Dia juga menyampaikan, melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah berubah, bukan lagi sekadar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, namun bagaimana melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran tersebut.  Menurutnya, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegitan yang tidak penting, yang tidak mendukung kinerja instansi.

Menteri Syafruddin menegaskan, evaluasi SAKIP bukan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapi indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami. Mantan Wakapolri juga menyampaikan, pihaknya akan membantu daerah dalam menyusun perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberikan masukan, serta mengawasi target capaian program tersebut.

Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari ‘program siluman’ yang berpotensi penyimpangan. Ironisnya e-budgeting juga tidak terintegrasi utuh dengan outcome kinerja, sehingga belum mampu mencegah pemborosan. Untuk itu, dibentuklah e-performance based budgeting sebagai program quick win yang harus selesai dalam periode 2 (dua) tahun mendatang.

Sesuai siaran pers dari Kementerian PAN RB menyebutkan, permasalahan yang banyak terjadi  adalah banyaknya program yang tidak tepat sasaran sehingga anggaran banyak yang terbuang sia-sia. Paradigma dihampir seluruh instansi adalah bagaimana menghabiskan anggaran, namun belum tentu anggaran yang dihabiskan bermanfaat.

Dalam kesempatan itu, Menpan RB mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya. Pasalnya, mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah tidaklah mudah.

Hal senada juga disampaikan oleh  Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh. Dia mengatakan, untuk mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan saja, sebagaimana praktek yang selama ini terjadi. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Efisiensi harus dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat Undang-Undang.

Untuk diketahui, ada lima peraturan perundangan yang perlu dipahami bersama, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Menurutnya, kelima peraturan perundangan tersebut mengamanatkan birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP yang tidak lain merupakan pengejawantahan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. Dengan kata lain, SAKIP mengarahkan birokrasi kita untuk menetapkan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat. SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya. Terkait hal itu, untuk mendorong percepatan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada 83 kementerian/lembaga dengan 418 Unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1027 OPD dan 518 Kabupaten/kota dengan 20.756 OPD.

Sementara itu untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah, Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian tersebut dilakukan bukan sekedar dalam rangka menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.  (Humas)

Jatim Siap Wujudkan Pemilu Yang Aman dan Demokratis

jatim siap wujudkan pemilu yang aman dan demokratis.Blitar – Gubernur Soekarwo atau lebih akrab dengan sebutan Pakde Karwo ini juga mengatakan, makna pemilihan umum dalam suatu negara pada aspek Hankam adalah terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Untuk itu  kunci dari kondusivitas di Jawa Timur adalah silaturahmi dan musyawarah mufakat. Dan intinya Jawa Timur Siap menhadapi Pemilu yang tertib, netral dan kondusif.

Sementara itu  Soedarmo Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mengatakan, Pemilu adalah proses penguatan kehidupan demokrasi, serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan terlembaga. Menurutnya, kewaspadaan dini di daerah adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.  Hal ini memedomani Permendagri Nomor 2 Tahun 2018, pasal 24 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Kemendagri menginstruksikan kepada daerah untuk membentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Untuk diketahui, Rakor ini dihadiri 2477 peserta, terdiri dari Unsur TNI-Polri, anggota KPU-Bawaslu, dan Forkopimda Prov. Jawa Timur. (Humas)

BERITA KEMARIN KLIK DISINI

Tahun 2019 merupakan tahun politik karena akan diselenggarakan pemilihan anggota legislatif sekaligus pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tepatnya atnggal 17 April 2019. Bahkan Pemilu pada 2019 ini, sangat berarti. Pasalnya, pemilihan Presiden, Wakil presiden, serta Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan dipilih pada hari yang sama. Harapannya, pesta demokrasi ini berlangsung tertib, aman dan kondusif. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo pada Rapat Koordinasi Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jawa Timur pada Senin (4/2/2019) di Gedung Convention Hall Grand City Surabaya.